Pembahasan RPJMD Humbahas Kembali Dijadwalkan

Pembahasan RPJMD Humbahas Kembali Dijadwalkan

topmetro.news – Pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Humbahas kembali masuk jadwal setelah sebelumnya sempat terkendala atas kekisruhan di internal lembaga DPRD.

Wakil Ketua I DPRD Humbahas Marlolop Manik bersama Wakil Ketua II Labuan Sihombing serta anggota DPRD Marsono Simamora kepada wartawan di Gedung DPRD Humbahas, Kompleks Perkantoran Tano Tubu, Dolok Sanggul, Kamis (2/9/2021) mengatakan, bahwa pembahasan Ranperda RPJMD bupati dan wakil bupati terpilih, merujuk Surat Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi No. 005/8902 tertanggal 31 Agustus atas tindak lanjut surat Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Irjen Kemendagri No. 005/1603/IJ tanggal 3 Agustus 2021.

Katanya, dalam rapat pertemuan pimpinan dan anggota DPRD dengan fasilitas gubernur di Esther Hotel, Jalan Siborongborong-Parapat, Rabu (1/9/2021) telah menemukan kesepakatan untuk pembahasan Ranperda RPJMD Humbahas.

Selanjutnya, untuk pembahasan Ranperda RPJMD tersebut, pihaknya melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Humbahas telah melakukan penjadwalan sesuai dengan tatib yang berlaku.

Banmus tanpa Eksekutif

Marolop menguraikan, meskipun Banmus tadi tidak dihadiri pihak eksekutif, dalam Banmus tersebut sudah dijadwalkan Paripurna Pembahasan Ranperda RPJMD. Dalam penjadwalan tersebut, Jumat (3/9/2021) akan ada paripurna dengan agenda Nota Pengantar RPJMD dari Bupati/Wakil Bupati Humbahas. Kemudian, Senin (6/9/2021), pemandangan umum fraksi dan nota jawaban bupati. Lalu, Selasa (7/9/2021), pembahasan dari gabungan komisi. Selanutnya, Rabu (8/9/2021), pengambilan keputusan atau pengesahan RPJMD. Selanjutnya penyampaian ke gubernur sesuai dengan tahapan.

“Pembahasan Ranperda RPJMD ini dihadapkan dengan waktu yang sangat sempit sehingga harus dikebut sebelum tanggal 9 September 2021. Dalam waktu yang sempit tersebut, pesan gubernur, siang dan malam pembahasan RPJMD harus kita kejar. Sebab sesuai Instruksi Mendagri melalui Irjen Kemendagri, RPJMD Humbahas harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 10 September. Jadi tanggal 09 September pengesahan Ranperda RPJMD harus sudah sampai di meja gubernur,” ungkapnya.

Soal aturan penetapan Ranperda RPJMD sesuai Permedagri No. 86/2017, kata Marolop, bahwa secara aturan pembahasan RPJMD sudah melewati batas waktu yakni paling lambat 26 Agustus lalu. Atau 90 hari setelah pelantikan bupati/wakil bupati terpilih. Namun karena pembahsan RPJMD kandas dan tidak ada penetapan, maka Mendagri melalui Irjen Kemendagri menyurati gubernur untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan koordinasi Forkopimda.

“Kalau bupati yang mengajukan pembahasan Ranperda RPJMD ini, sudah menyalahi aturan. Namun saat ini, Mendagri melalui gubernur meminta penyelesaian permasalahan pembahasan Ranperda RPJMD. Tindak lanjut dari permintaan Mendagri, gubernur memfasilitasi rapat pimpinan dan anggota DPRD untuk penyelesaian pembahasan RPJMD. Dalam rapat tersebut dan atas arahan dari gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Humbahas akhirnya sepakat untuk melakukan pembahasan RPJMD,” pungkasnya.

reporter | AfG

Related posts

Leave a Comment