topmetro.news – Salah seorang staf di Kantor Camat Medan Barat, Abdul Kadir menegaskan bahwa camat tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan lahan seluas 597 M2 di Jalan Perintis Kemerdekaan/Jalan Putri Merak Jingga (dahulu namanya-red) Jalan Gudang Medan sebagai milik warga.
Penegasan itu disampaikan Abdul Kadir saat dihadirkan tim JPU dari Kejati Sumut dimotori Ingan Malem Purba dalam sidang lanjutan perkara korupsi senilai Rp11,2 miliar atas aset penggunaan aset lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI Persero) Divre I Sumut kepada orang lain.
Saksi di Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (27/9/2021) mengakui pernah melihat ada pertemuan antara Camat Medan Barat, Lurah Kesawan Maswan Harahap dan terdakwa Taufik Sitepu.
“Tapi setahu saya soal SK yang pernah dikeluarkan oleh camat tentang plank merek di atas lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan itu. Karena ada tercantum SK Camat,” urai Abdul Kadir.
Sepengetahuannya terdakwa Taufik Sitepu (kebetulan berprofesi sebagai advokat-red), tidak pernah terlihat mengurus SK Camat. Hanya seseorang bernama Ahwa pernah datang dan mempertanyakan soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tapi tidak tau seperti apa akhirnya.
“Kalau yang saya lihat di plank merek itu tertulis tanah tersebut atas nama Arifin Sitepu. Bukan Taufik Sitepu,” timpalnya menjawab cecaran pertanyaan Ingan Malem.
Secara terpisah saksi lainnya Suratman, salah seorang staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan mengatakan, hingga saat ini PT KAI Sumbagut tidak pernah bisa menunjukkan alas hak terkait sebidang tanah di lokasi tersebut.
“Tidak pernah ada PT KAI menunjukkan alas hak terkait tanah itu. Demikian juga pemindahan alas hak kepada orang lain?” tegasnya menjawab pertanyaan salah seorang PH terdakwa.
Usai mendengarkan keterangan para saksi, Hakim Ketua Syafril Batubara pun melanjutkan persidangan pekan depan. Serta memerintahkan JPU dari Kejati Sumut menghadirkan terdakwa Taufik Sitepu secara video teleconference (vicon).
Aset PT KAI
Sementara uraian dalam dakwaan, terdakwa warga Jalan Perwira I, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan itu terjerat tindak pidana korupsi. Yakni memperkaya diri sendiri dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp11,2 miliar lebih.
Taufik Sitepu ‘nekat’ menyewakan lahan milik PT KAI Persero Divre I Sumut kepada orang lain. Seolah telah memiliki alas hak atas lahan seluas 597 m2 dengan memakai Surat Keterangan (SK). Di mana kemudian soal SK tersebut, Camat Medan Barat telah membantahnya, alias ‘Kw’.
Semula ayah terdakwa, M Arifin Sitepu sebagai penyewa objek lahan seluas 597 m2 milik PT KAI (Persero) Divre I Sumut tersebut. Namun setahu bagaimana terdakwa tidak pernah lagi membayar sewa lahan. Ia berdalih bahwa mendiang ayahnya sebagai pemilik lahan berdasarkan SK Camat
Terdakwa pun kemudian memasang plank. Antara lain berisikan pengumuman, ‘TANAH INI MILIK H.M. ARIFIN SITEPU, DKK BERDASARKAN SURAT SK CAMAT DIBAWAH PENGAWASAN TAUFIK SITEPU,SH’.
Bahkan lahan tersebut terdakwa sewakan kepada orang lain bernama Ng Mei Lie periode 2014 hingga 2020, tanpa sepengetahuan PT KAI.
Taufik Sitepu kena jerat dengan dakwaan primair, pidana Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
reporter | Robert Siregar
