Dikonfrontir dengan Saksi Verbalisan, JPU Disarankan Periksa Tanda Tangan Ketua Komisi A DPRD Tanjungbalai di BAP ke Labfor Polri

Sidang lanjutan perkara korupsi terkait pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Utara Kota Tanjungbalai TA 2018 dengan tiga terdakwa, Jumat petang (15/10/2021), kembali berlangsung alot di Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan.
Advertisement

topmetro.news – Sidang lanjutan perkara korupsi terkait pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Utara Kota Tanjungbalai TA 2018 dengan tiga terdakwa, Jumat petang (15/10/2021), kembali berlangsung alot di Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan.

Sebagaimana perintah majelis hakim dengan ketua Immanuel Tarigan, Tim JPU Kejari Tanjungbalai Asahan (TbA) pun menghadirkan saksi Dahman Sirait. Ketika itu masih berprofesi sebagai rekanan. Juga menghadirkan Joharlan Hutagalung, saksi penyidik (verbalisan) yang melakukan pemeriksaan terhadap Dahman yang kini menjadi anggota DPRD Kota Tanjungbalai. Tujuannya untuk konfrontir keterangan di antara keduanya.

Paling substansial adalah keterangan saksi Dahman di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) poin 10 dan 13 untuk berkas atas nama terdakwa Endang Hasmi selaku Wakil Direktur PT Fella Ufaira (FU) dan Anwar Dedek Silitonga selaku mantan Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi (CMPA).

Di BAP dengan paraf dan tanda tangan saksi Dahman Sirait, ketika itu sebagai Ketua Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia (Hipsindo) menerangkan, dirinya sebenarnya ‘pemilik’ pekerjaan Jalan Lingkar Utara di dua lokasi berbeda yang dikerjakan kedua terdakwa.

Pembuatan BAP

Sementara saat upaya konfrontir dengan saksi verbalisan, Joharlan Hutagalung mengatakan, pemeriksaan terhadap Dahman Sirait berlangsung serius tapi santai.

“Dapat saya jelaskan, pemeriksaan terhadap saksi Dahman Sirait saat itu serius tapi santai Yang Mulia. Ada kopi dan air minuman kemasan. Ada poin-poin dia keberatan. Ganti lah. Salah. Setelah diperbaiki kembali minta dibaca lagi sama Pak Sirait, diparafnya kemudian ditandatanganinya,” urai Joharlan.

Menjawab konfrontir hakim ketua, saksi tetap membantah keterangannya di BAP poin 10 dan 13 tersebut. Ia mengaku tidak ada mengatakan demikian. Sebaliknya saat konfrontir kembali, saksi verbalisan Joharlan menegaskan, tetap pada keterangannya. Dahman ada menerangkan sebagai ‘pemilik’ pekerjaan tersebut.

JPU disaksikan Dahman Sirait, Joharlan dan penasihat hukum (PH) terdakwa Abdul Khoir Gultom, selaku Direktur CV Dexa Tama Consultant (DTC) pun diminta Immanuel Tarigan memperlihatkan BAP saksi Dahman Sirait yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Tanjungbalai.

“Baik ya? Kami sarankan Pak Jaksa memeriksa tanda tangan saksi ini ke Laboratorium Forensik (Labfor Polri-red). Bagaimana teknisnya, silakan Pak Jaksa mengembangkan ini,” tegas Immanuel setelah beberapa saat bermusyawarah dengan kedua anggora majelis di sisi kiri dan kanannya. Kemudian Ketua Tim JPU Renhard menjawabnya dengan kata, “Siap.”

Kejanggalan

Kejanggalan lainnya terungkap di persidangan, imbuh hakim ketua. Menurut para saksi sebelumnya, yang aktif di lapangan untuk pengaspalan hotmix oleh kedua perusahaan berikut perusahaan konsultan (pengawas pekerjaan) yakni CV DTC, justeru seseorang bernama Maduk.

Sementara itu saksi lainnya, Dwi Armanda selaku direktur yang juga pemilik PT FU menerangkan, dirinya diperkenalkan salah seorang anggotanya, Nanang dan seseorang bernama Darman kepada terdakwa Endang Hasmi tahun 2016 lalu. Jauh sebelum pekerjaan hotmix di Jalan Lingkar Utara Kota Tanjungbalai tersebut.

“Ini ada kawan kita. Biasa main di proyek. Saya percaya aja Yang Mulia. Jadi di tahun 2016 struktur PT FU direvisi ke kantor notaris di Medan. Jadi Pak Endang menduduki jabatan wakil ketua sampai sekarang. Sedangkan masalah teknis pekerjaan di tahun 2018 itu, saya nggak tahu Yang Mulia,” ucapnya.

Ketika dapat cecaran dari Ketua Tim JPU Renhard, saksi menimpali, ia hanya melampirkan profil dan data pajak PT FU. Urusan tender, alat berat, material dan seterusnya terdakwa Endang Hasmi yang menghandle. Nilai proyek pekerjaan saat itu Rp8 miliar dan saksi mendapatkan komisi 1 persen.

Hampir Rp70 juta yang saksi terima secara bertahap dari terdakwa. Sedangkan pembayaran progres pekerjaan, lanjutnya, dicairkan Pemko Tanjungbalai ke rekening terdakwa Endang Hasmi. Bukan ke rekening PT FU.

Immanuel Tarigan pun melanjutkan persidangan pekan depan. Juga memerintahkan JPU nantinya kembali menghadirkan ketiga terdakwa di persidangan secara video teleconference (vicon).

Sub Kontraktor

Uraian dalam dakwaan, terdakwa Endang Hasmi dan Anwar Dedek Silitonga setahu bagaimana malah mensubkan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai TA 2018 tersebut kepada Robby Maessa Nura. Robby Nurai ini adalah staf Marketing Pemasaran di PT Bangun Karya Sembilan Satu (BKSS). Hasil audit, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi (spek) sebagaimana isi kontrak.

Sedangkan informasi lainnya, Robby Maessa Nura hingga saat ini, masih berstatus tersangka.

reporter | Robert Siregar

Advertisement
Advertisement

Related posts

Leave a Comment