topmetro.news – Persoalan tanah merupakah hal yang sangat penting. Oleh karenanya, koordinasi dan kerjasama antara Pemkab Sergai dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) sangat perlu guna mengentaskan persoalan tersebut.
Demikian kata Bupati Sergai H Darma Wijaya saat menghadiri Rakor Akhir Penyelenggaraan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Themepark Resort Kecamatan Pantai Cermin, Rabu (24/11/2021).
“Rakor ini sangat penting guna menentukan dan menyatukan kesepahaman dan kesepakatan bersama terkait arah kebijakan dan penanganan reforma agraria. Serta menguatkan kapasitas pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati berharap kepada seluruh yang hadir untuk dapat membuat kesepahaman dan kesepakatan bersama. Agar tercipta kesejahteraan masyarakat Sergai.
Bupati Darma Wijaya juga mengapresisi kerja keras tim gugus tugas dalam mengumpulkan data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). “Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Tim GTRA dan tim pelaksanaan harian yang telah mengumpulkan data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang berpotensi sebagai TORA,” cetusnya.
Bupati merinci beberapa lokasi yang akan menjadi TORA. Yakni, bendungan yang rusak, sehingga mengakibatkan air laut masuk ke areal pertanian di Desa Nagur kecamatan Tanjung Beringin. Pembuatan dermaga di Desa Bagan Kuala. Tanah HGU yang berakhir masa berlakunya di PT Deli Mina Tirta Karya Desa Bagan Kuala. Serta bendungan di Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu.
“Dengan semangat kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan kemampuan dan pengalaman seluruh pemangku amanah jajaran Pemkab Sergai, Insya Allah kita dapat menyukseskan kegiatan di Tahun Anggaran 2021 ini,” tandasnya.
Pujian BPN Sergai
Di kesempatan yang sama, Kepala BPN Sergai Joko Sutari mengutarakan bahwa kerjasama dengan Pemkab Sergai sangat luar biasa. Terutama peran Bupati selaku Ketua GTRA dalam memberikan arahan dan bimbingan.
“Sangat luar biasa sinergi Pemkab Sergai dengan BPN. Tahun 2021 ini beberapa kegiatan sudah telaksana. Salah satu yang dipercepat. Yakni keberadaan BPN di Pulau Berhala. Kita telah menerbitkan sertifikatnya untuk pemkab,” ucapnya.
Joko Sutari melanjutkan, sertifikat Pulau Berhala sangat berperan penting untuk mengoptimalkan pengelolaan Pulau Berhala sebagai destinasi wisata unggulan Sergai.
Rakor tersebut dibuka dengan pemukulan gong oleh Bupati Darma Wijaya dan diakhiri dengan penandatanganan MoU Program Akses Reforma Agraria Kategori III Bersama dengan PTPN III dan PT Indah Pontjan yang berperan memberikan dana CSR kepada 250 KK di lima desa. Yakni Desa Mangga Dua dengan jenis usaha pertanian dan peternakan (padi dan ternak bebek). Desa Pematang Pelintahan dengan jenis usaha pertanian. Desa Sei Bamban dengan jenis usaha padi sawah dan ikan gurami. Kemudian, Pematang Terang dengan jenis usaha padi sawah. Dan terakhir, Desa Kuta Baru dengan jenis usaha perikanan ikan lele.
Acara berlanjut dengan penandatanganan berita acara kesepahaman dan kesepakatan bersama arah kebijakan dan penanganan reforma agraria Kabupaten Sergai. Kemudian, berita acara rapat akhir koordinasi penyelenggaraan GTRA Kabupaten Sergai.
Turut hadir, perwakilan Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Sumut Marulam Siahaan, Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Pematang Siantar Wahyudi, Asisten Admum Ir H Kaharuddin, kepala OPD terkait, serta Tim GTRA.
penulis | Erris JN
