topmetro.news – Hingga akhir tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami perbaikan sejak Pandemi Covid-19 awal tahun 2020. Karena itu, dibutuhkan kerja bersama Pemerintah Pusat hingga ke desa, dengan memanfaatkan anggaran total Rp59,77 triliun melalui penyerahan DIPA dan TKDD dari APBN.
Demikian dikatakan Gubsu Edy Rahmayadi saat penyerahan DIPA dan TKDD dengan tema “pemulihan ekonomi dan reformasi struktural” di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Senin (13/12/2021).
Gubsu menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi, posisinya sempat berada pada level minus (-3,49%) di 2020 dan 3-4% November 2021. Peningkatannya diupayakan mencapai 4-5% di 2022. Dari total alokasi APBN diperuntukkan di Sumut sebesar Rp 59,77 Triliun, Rp 39,85 Triliun dialokasikan TKDD. DIPA di Sumut 2022 mencapai Rp19,92 Triliun.
“Target kita Sumut masalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur. Awal Covid-19 kita alihkan untuk refocusing anggaran, sekarang ini kita hidupkan kembali ekonomi, Rp 39 Triliun terurai di kab/kota hingga DD. Untuk tahun depan, pembangunan pertanian masih menjadi prioritas Pemprov dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor dinilai mampu bertahan saat Covid-19″, kata Gubsu.
“Idealnya Sumut sebesar Rp 150 Triliun. Provinsi Aceh mendapat Rp 32 Triliun, jumlah penduduk 5,27 juta jiwa. Penduduk Sumut 15 juta jiwa, kita menerima Rp 39 Triliun, sehingga relative dekat. Meskipun Aceh punya Otsus dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan UU, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat”, kata Gubsu.
Gubsu meminta dalam upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah kab/kota turut aktif dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan dan pembinaan UMKM, mengelola pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata. Pemprovsu akan membangun jalan sepanjang 450 km di 2022 dengan anggaran Rp 2,7 Triliun, kondisinya kategori rusak berat.
“Namanya ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita hanya bisa 30 km setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 km”, kata Gubsu.
Plt Kepala Kanwil DJPb Sumut Kemenkeu, Syafriadi menjelaskan alokasi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 19,92 Triliun dibagi 40 bagian, dilaksanakan 908 satuan kerja yang disalurkan 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Sumut.
Anggaran TKDD Rp 39,85 Triliun dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan 33 kab/kota, dengan rincian DBH Rp1,87 Triliun, DAU Rpb22,69 Triliun, DAK fisik Rp 3,06 Triliun, DAK non-fisik Rp 7,69 Triliun, DID Rp 131,51 Miliar dan DD Rp 4,40 Triliun.
“Saya mengingatkan kembali apa yang telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam menghadapi ketidakpastian situasi pandemi, APBN tahun 2022 disusun untuk tetap mengantisipasi pandemi yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang”, kata Syafriadi.
Bupati Asahan, H Surya BSc menyebutkan Pemkab Asahan akan menggunakan DIPA dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Artinya anggaran ini akan dimanfaatkan untuk mendorong percepatan dan kelancaran pembangunan.
penulis | EN
