topmetro.news – Jumongkas Hutagaol mengatakan, bahwa razia terhadap angkot beberapa hari belakangan ini, merupakan jawaban atas keresahan pengusaha, pemilik, dan penumpang angkutan umum. Juga jawaban atas keresahan masyarakat pada umumnya.
Hal ini disampaikannya kepada media, Minggu (19/12/2021), menanggapi razia angkot, di mana Walikota Medan Bobby Nasution bahkan turun langsung mengawasi.
“Kita sangat mengapresiasi kepedulian Pak Walikota Medan Bobby Nasution yang langsung memerintahkan Kadishub dan melibatkan juga Satlantas serta BNN untuk merazia angkot-angkot Medan. Serta terus memantau terhadap supir-supir angkot yang kemungkinan memakai narkoba. Juga merazia kelengkapan surat-surat kendaraan dan SIM pengemudi,” katanya.
“Dan sebagaimana pernah saya katakan sebelum ini bahwa banyak supir terlibat narkoba sudah terbukti. Dalam empat hari razia ternyata ada ketahuan 24 supir pemakai narkoba. Nah ini baru empat hari. Bagaimana pula kalau razia terus berkesinambungan?” katanya.
Oleh karena itu, Jumongkas Hutagaol meminta razia terus berlanjut. “Dan kita selaku pengusaha angkot setuju ada tindakan apabila kelengkapan surat-surat juga tidak ada. Jadi bukan hanya soal narkoba,” tandas figur yang sudah 40 tahun menggeluti dunia transportasi ini.
Skala Prioritas
Terkait adanya protes dan menyinggung soal diskriminasi, Jumongkas meminta meminta kepada sesama pengusaha angkot di Medan untuk berpikir positif. Ketika ada razia semacam ini, maka menurutnya, yang perlu para pengusaha lakukan adalah instropeksi terlebih dahulu. Bukan membanding-bandingkan lalu mengancam mogok.
“Misalnya soal mengapa saat ini hanya angkot? Saya kira kita harus paham soal prioritas mana yang lebih dahulu. Kita semua tahu, bahwa persoalan ini bermula saat kecelakaan angkot versus kereta api. Akhirnya menjadi perhatian nasional, bahkan jadi atensi Kejagung dan Kapolri. Lalu dapat respon dari Satlantas Polrestabes Medan yang langsung menggelar pertemuan dengan para pengusaha dan pemilik angkot. Sehingga saya rasa tidak ada yang salah, kalau lebih dulu razia berlaku untuk angkot,” urainya.
Dan walau menurut Jumongkas memang terkesan seperti pemadam kebakaran, yang mana sebenarnya narkoba itu sudah sangat lama, namun lebih bagus daripada tidak ada tindakan sama sekali. “Lalu setelah angkot, baru kita minta juga ada razia serupa terhadap supir-supir lain. Mulai dari supir taksi, angkutan berbasis aplikasi, hingga supir truk dan lainnya,” imbuhnya.
Bahkan sebagai bentuk dukungannya, Jumongkas Hutagaol yang sekaligus Direktur Utama PT Medan Bus Transport sebagai pengelola Trans Metro Deli, meminta agar razia seperti ini berlaku juga terhadap driver-driver di pangkalan-pangkalan Trans Mero Deli pada lima koridor.
“Jadi sekali lagi, seharusnya kita harus berpikiran positif terhadap razia ini. Menurut saya, kita selaku pengusaha harus berterima kasih kepada Pak Walikota Medan yang peduli membantu kita. Agar komponen-komponen yang ada di angkot memenuhi persyaratan sebagai angkutan penumpang umum. Harusnya berterimakasihlah. Bukan ancam-mengancam,” katanya.
Apalagi menurutnya, sebenarnya Kasat Lantas Polrestabes Medan sudah mengundang pengusaha dan pemilik angkot serta lembaga-lembaga terkait untuk membahas soal angkot. “Jadi soal razia sudah ada pembahasan sebelumnya dan semua setuju. Tapi persetujuan dalam arti, memang harus ada razia, termasuk soal kelengkapan surat-surat. Jadi, bukan hanya narkoba. Maka, kalau sebelumnya sudah setuju, kenapa saat pelaksanaan menjadi ada protes lagi?” tanyanya.
Terakhir, Jumongkas mengingatkan, bahwa Organda bukan milik pribadi. “Ada lebih 20 perusahaan di Kota Medan di dalamnya. Jangan karena pengurus Organda punya juga perusahaan dan merasa dirugikan, lalu membawa-bawa nama Organda,” tegasnya.
reporter | Jeremi Taran
