topmetro.news – Bupati Samosir Vandiko T Gultom melantik dan mengambil sumpah/janji tiga pejabat administrator di lingkungan Pemkab Samosir yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Samosir, Senin (10/1/2022).
Ada hal yang menarik dalam pelantikan tersebut. Pagi hari sebelum pelantikan, sudah ada bunga papan ucapan selamat untuk pelantikan yang akan digelar tersebut. Sementara tidak ada informasi terkait pelantikan yang akan digelar.
Hal yang menarik lainnya adalah ucapan selamat kepada Hartono SST MT yang dilantik sebagai sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, jabatan sebelumnya Pengawas Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Serta nama Iwan Hartono yang dilantik menjadi Direktur RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan.
Perubahan Versi Vandico
Ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, Bupati Samosir Vandico Gultom menjelaskan, jika pemerintahan yang dipimpinnya membuka peluang bagi siapa pun untuk melakukan yang terbaik dengan mengabdi di Samosir.
“Ya, itu yang namanya perubahan. Kita ini kan NKRI. Siapa saja yang terbaik berpeluang untuk mengabdi di Samosir. Pak Hartono, baru pastinya,” ujar Vandiko
Disinggung untuk keterbukaan hasil assesment, Bupati dengan jelas mengatakan tertutup untuk umum dan tidak dipublikasikan. “Ya, hal itu tertutup untuk umum. Assessment itu untuk mapping pejabat yang ada di sini,” tegas Bupati.
Ketika ditanya apakah ada unsur KKN dalam pelantikan tersebut, Vandico membantah. “Inilah perubahan. Kita mencari yang terbaik. Tidak ada KKN,” ujarnya.
Di jaman keterbukaan informasi publik saat ini, Bupati Samosir yang menggaungkan pro-perubahan masih menutupi informasi kebijakan yang akan menggunakan uang rakyat.
Terakhir Bupati Vandiko menekankan, evaluasi akan dilakukan jika pejabat yang baru dilantik dianggap tidak mampu menjalankan tugas untuk mensukseskan visi misinya.
“Kita lihat dulu kinerja mereka, jika tidak ada perubahan, akan dievaluasi,” ujarnya.
Ketidakterbukaan Bupati
Sementara itu, Tetty Naibaho yang merupakan Ketua SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Kabupaten Samosir menyayangkan ketidakterbukaan Bupati akan hasil assesment tersebut.
Menurutnya, guna assessment yang dilaksanakan BKN adalah untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan seseorang dalam bekerja.
Lebih lanjut Tetty menjelaskan bahwa ada Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.
“Jika Bupati Samosir mengatakan tidak ada KKN dalam pengangkatan pejabat di Samosir menjadi sesuatu yang aneh. Karena yang kita lihat mereka mereka yang dilantik adalah orang orang dari lingkaran tim sukses semasa Pilkada ataupun dari staf khusus Bupati,” jelasnya.
Tetty mengatakan bahwa seharusnya bupati yang membawakan jargon pro-perubahan harus lebih transparan dalam menjalankan tugasnya.
“Pro-perubahan seyogyanya lebih transparan dan akuntabel yang berarti bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka ke publik,” ungkap Tetty menyayangkan.
reporter | TIM
