topmetro.news – Tiga instansi dinas yang membawahi Komisi Irigasi Kabupaten Batubara yakni Dinas Pertanian Holtikultura & Ketahan Pangan, Bapeda serta Dinas PUPR Kabupaten Batubara dinilai tak respon terhadap keluhan masyarakat petani di Batubara.
Meski sudah dua kali agenda yang sudah dijadwalkan pihak dewan, tetapi dinas tersebut masih saja mangkir dalam agenda penting tersebut, pada Hari Senin 18 Januari 2021 di Ruang Komisi II DPRD Batubara.
Komisi II DPRD Batubara Rohadi mengaku sangat menyesalkan atas ketidakhadiran tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Batubara yang membawahi Komisi Irigasi dalam agenda pertemuan Rapat Dengar Pendapat dengan masyarakat petani guna untuk menyahuti aspirasi dan keluhan mereka di Batubara.
“Jadi yang dilecehkan ini adalah lembaga atau konstitusi, bukan person, tetapi semua Personil yang ada di Komisi II DPRD Batubara dipermalukan oleh OPD Batubara, sementara para petani dan komisi irigasi sudah datang dua kali dalam pertemuan Yg telah di jadwal kan tersebut malah tiga OPD tidak hadir,” kata ketua komisi II Rohadi yang didampingi Wakil Ketua Komisi II H Abdul Azis beserta anggota komisi lainya H Rohadi, Ir Edi Noor, Edi Syahputra, Andreansyah, M Abdu Marpaung, Azuar Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (19/1/2022) malam WIB.
“Kami sayangkan OPD yang punya tupoksi Dan penganggaran dalam merespon keluhan juga persoalan yang dihadapi petani ini, Sejatinya, OPD adalah perpanjang tanganan Bupati dalam mewujudkan surplus panen sesuai harapan bupati, tapi malahan kok dinas Dinas itu tidak merespon keluhan petani serta mereka tidak respeck dengan lembaga wakil rakyat,“ tegas Rohadi.
Menurutnya, Komisi II, telah mendengarkan keluhan para petani yang belakangan ini mengeluh atas gagal panen lahan pertanian mereka. Berbagai kesulitan Para petani telah disampaikan kepihak dewan, sementara pihak dinas yang berkompeten malah tidak hadir, sehingga mengecewakan masyarakat.
“Inikan agenda penting, dalam membahas keluhan masyarakat, maunya pejabat yang membidangi dalam urusan pelayanan publik harus respon, sehingga tidak mengecewakan masyarakat petani yang notabene sebagai peran penting dalam menjaga lumbung surplus ketahan pangan didaerah,” tegas Ketua Komisi II.
Persoalan ini, bukan hanya persoalan di komisi II, tapi juga persoalan semua Fraksi yang berada di komisi II Fraksi juga turut kecewa atas tiga kepala dinas yang tidak menjalankan tupoksinya dengan sungguh-sungguh.
Evaluasi 3 OPD
Dalam kesempatan yang sama, Komis II meminta kepada Bupati Batubara Zahir untuk mengevaluasi kinerja tiga OPD yang tidak mampu bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan bupati.
Jangan sampai, karena OPD yang tidak mampu bekerja, malah bupati Batubara yang disalahkan oleh masyarakat.
“Kita tidak mau menyalahkan bupati, hanya karena OPD-nya yang tidak mampu bekerja, sebaiknya, Bupati Zahir mencopot jabatan kepala dinas yang hanya mempermalukan marwah kepala daerah di tengah masyarakat Batubara,” Imbuhnya.
Lebih lanjut, Kordinator Komisi II Ismar Khomri SS menambahkan bahwa agenda pertemuan kepada masyarakat petani sudah dua kali diagendakan untuk mendengarkan keluhan mereka dalam memperjuangkan lahan petani yang diterpa persoalan yang kompleks.
Baik dalam hal irigasi, kekeringan gagal panen dan persoalan hama atau penyakit yang menyerang para petani di Batubara perlu disikapi serius, sehingga kehadiran pemerintah nyata ketika masyarakat petani diterpa masalah atas lahan mereka.
reporter | Bimais Pasaribu
