Public Trust Meningkat, Kejaksaan Tunjukkan Kinerja Terbaik

Kejaksaan

topmetro.news – Survey Indikator Politik Indonesia mengungkap kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia terus meningkat. Tingginya apresiasi masyarakat terhadap kinerja korps Adhyaksa salah satunya dilatarbelakangi upaya pemberantasan korupsi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, hasil survei nasional Indikator menunjukkan, sebanyak 43,7 persen masyarakat berharap, Kejagung lebih berperan dalam pemberantasan korupsi ketimbang kepolisian.

“Ada juga 43,4 persen masyarakat yang menilai Kejaksaan lebih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi ketimbang Kepolisian,” ujarnya saat memaparkan hasil survei secara virtual di Jakarta, Minggu (3/4).

Menurutnya, sanksi hukuman mati terhadap koruptor kelas kakap dan gembong narkoba juga mendapat banyak dukungan dari masyarakat.

“Sebanyak 85,5 persen masyarakat mendukung hukuman mati bagi gembong narkoba, sementara untuk koruptor kelas kakap jumlahnya mencapai 84 persen,” ungkapnya.

Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia DR Barita Simanjuntak, SH. MH. CFrA mengaku bangga atas pencapaian kinerja positif yang dilakukan Kejaksaan RI dalam pelayanan dan penegakan hukum dibawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya.

“Hasil survey yang diungkap Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia ini dapat dimanfaatkan sebagai pemacu korps Adhyaksa untuk lebih terbaik lagi ke depannya. Sehingga setiap hasil survey yang dilakukan berbagai pihak lembaga survey ke depannya tentang kinerja dan “Public Trust”, predikat terbaik itu dapat di rawat Kejaksaan,” harap Barita Simanjuntak kepada wartawan, Senin 4 April 2022.

Sependapat dengan pernyataan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indokator Politik Indonesia, perlunya sosialisasi, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak menilai Kejagung masih perlu memaksimalkan kinerja sosialisasinya untuk lebih meyakinkan masyarakat. Soalnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kejaksaan sebagai lembaga negara di bidang hukum.

“Beberapa elemen masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang Kejaksaan, khususnya dalam penangan kasus-kasus besar tindak pidana korupsi. Kejaksaan harus terus meningkatkan sosialisasi kinerjanya, sehingga kepercayaan masyarakat tadi tetap terawat. Harus terus berbenah dan meminimalisir pelangaran-pelanggaran yang dilakukan oknum pegawai maupun jaksa nakal,” tegas Barita.

Barita menyebutkan banyaknya dukungan dan apresiasi yang diberikan masyarakat seharusnya menjadi modal berharga untuk Kejagung semakin meningkatkan kepercayaan publik.Padahal penanganan kasus-kasus korupsi hingga tuntutan hukuman maksimal yang dilakukan Kejagung mendapat dukungan besar masyarakat.

Berikut hasil survei:
– TNI 93 persen
– Presiden 85 persen
– Polri 76 persen
– KPK 74 persen
– MA 79 persen
– MK 78 persen
– Pengadilan 74 persen
– Kejaksaan 74 persen
– MPR 67 persen
– DPR 61 persen
– DPD 65 persen
– Partai politik 54 persen

Relis

Related posts

Leave a Comment