topmetro.news – Tak terima dituding menyerobot lahan aset PTPN II dan mencuri arus listrik PLN, ratusan masyarakat yang terdiri dari emak-emak dan bapak-bapak berkumpul berorasi menyatakan sikap di lapangan bola kaki, depan Rumah Sakit PTPN II Tanjung Selamat, tepatnya di Jalan Batang Serangan, Kecamatan Padang Tualang, Langkat. Kamis (7/4/2022) sekitar pukul 16.00 WIB.
Budiman Peranginangin perwakilan warga menyampaikan, jika awal berdirinya bangunan di atas lahan yang diklaim milik HGU PTPN II itu berdasarkan surat pinjam pakai lahan untuk dijadikan pasar desa.
“Pada tahun 2020 kemarin, 9 kepala desa dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Padang Tualang, Batang Serangan, dan Sawit Sebrang telah melayangkan surat permohonan pinjam pakai lahan kepada pihak PTPN II Kebun Batang Serangan,” ujarnya.
Selain itu, Budiman juga menyayangkan adanya oknum-oknum yang menuding warga mencuri arus listrik PLN.
“Masih adanya permasalahan silang sengketa lahan antara PTPN II dengan PT PLN menjadi alasan pihak PT PLN ULP Tanjung Pura tidak berani memasang KWH meteran pada bangunan kami. Artinya pihak PLN mendapat tekanan dari pihak PTPN II agar tidak lagi memasang KWH (meteran) di rumah usaha masyarakat di sini yang jumlahnya mencapai 1.900 rumah,” cetusnya.
Selain itu, kata pria paruh baya ini, pemasangan listrik PLN pada bangunan yang dimohonkan masyarakat, dilakukan oleh petugas PLN sendiri. Bukan masyarakat yang memasang.
“Tadi Manenejer PLN Tanjung Pura juga sudah hadir dan sudah menjelaskan kepada kami. Bahwa pihak PTPN II ini yang menekan mereka supaya tidak lagi melayani pemasangan KWH. Jadi, kok kami pula dituding mencuri arus listrik PLN tersebut. Lagi pula KWH yang dipasang juga menggunakan meteran token. PLN gak ada ruginya,” kesal Budiman disambut teriakan dukungan warga yang mayoritas emak-emak tersebut.
Lebih lanjut Budiman menuturkan, dengan adanya penerangan listrik PLN pada bangunan milik warga di sepanjang jalan lintas Batang Serangan, Padang Tualang, dan Sawit Sebrang, turut membantu pihak kepolisian menjaga kemanan lalulintas dan tindakkan kriminalitas.
Sebab, sambung Budiman, sebelum adanya bangunan dan penerangan di sepanjang jalan Batang Serangan, Padang Tualang, dan Sawit Sebrang, rawan terjadi kecelakaan dan tindak kejahatan begal di malam hari.
“Jadi, tolong jangan ganggu ketentraman masyarakat di 3 kecamatan ini. Kami hanya ingin menghidupi keluarga, dengan berdagang dan menjual hasil UMKM maupun hasil pertanian kami,” tegasnya, disambut teriakan sorak sorai ratusan warga yang hadir.
Sementara itu, Lina, salah seorang emak-emak warga Desa Kwala Musam, Kecamatan Batang Serangan, menyampaikan ribuan terimakasih kepada salah seorang anggota DPRD Langkat yang telah memperjuangkan lahan tersebut untuk masyarakat berjualan.
“Kami hadir di sini tidak dibayar Pak Dewan. Kami datang dengan menyewa kendaraan angkutan pakai uang kami sendiri. Dan kami masyarakat terbantu atas lahan yang diberikan untuk kami berjualan di atas ‘lahan tidur’ ini,” tegas Lina berapi api disambut teriakan dua periode untuk Kornel Sembiring.
Selain itu, Lina mewakili kaum emak-emak sangat kecewa atas bahasa di sosmed YouTube maupun pemberitaan yang menjelekkan atau memburukkan anggota dewan mereka.
“Jangan ada bahasa di sosmed YouTube maupun berita yang menjelekkan Pak Dewan kami ini. Kami tidak pernah membayar sepeser pun kepada Pak Kornel dan Pak Kornel tidak pernah minta duit ke kami. Ingat, kami selaku masyarakat akan menuntut oknum-oknum yang telah menjelek-jelekkan Pak Dewan kami,” ujar perempuan paruh baya ini disambut teriakan emak-emak lainnya.
Dalam orasinya massa menyebutkan jika pemerintah akan melebarkan jalan, mereka siap jika harus digusur. “Jika pihak PTPN II mengaku lahan ini di atas HGU, coba tunjukkan kepada kami bukti HGU nya. Jika benar ini lahan HGU, kami juga siap membongkar bangunan rumah usaha kami ini. Padahal kami turut juga menjaga aset kebun PTPN dari aksi pencurian buah sawit,” ujar mereka.
Di tempat yang sama, Kornel Sembiring, selaku anggota DPRD Langkat, dari Komisi C mengatakan, sebagai anggota DPRD Langkat dari Dapilnya itu, pihaknya merasa terpanggil ikut campur dalam hal ini sebatas menampung aspirasi masyarakat. Termasuk bagi pelaku UMKM yang saat ini butuh perhatian dari pemerintah, demi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Saya hanya menampung aspirasi masyarakat yang ingin berusaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Mereka yang berdagang atau pelaku UMKM yang berada di kawasan pinggiran jalan ini. Saat ini warga merasa adanya peningkatan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Katanya lagi, dari laporan UMKM kepadanya, sebagian UMKM ada yang belum memasang aliran listrik dari pihak PT PLN. Hal itu karena adanya laporan keberatan dari oknum pihak PTPN II yang menyurati dan melarang pihak PT PLN agar tidak memberikan ijin bagi warga pelaku UMKM yang ingin masuk listrik sebagai pelanggan.
“Dan yang perlu digarisbawahi, saya tidak pernah memungut uang sepeser pun kepada warga seperti yang diberitakan,” tandas Kornel.
reporter | Rudy Hartono
