topmetro.news – Anggota Komisi III DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution meminta kepala lingkungan (kepling) harus benar-benar melakukan pendataan warga miskin di daerah mereka. Sebab, dengan data yang valid tersebut, warga miskin yang butuh bantuan dapat merasakan program pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan.
Hal itu ia katakan ketika menggelar Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Bunga Raya, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (15/5/2022).
“Kalau Keplingnya tidak aktif, sampaikan ke kelurahan. Kalau tidak di tanggapi, sampaikan sama saya. Kita minta supaya Keplingnya jangan lagi diperpanjang, dicopot saja. Tolong ini menjadi perhatian serius seluruh kepling yang ada di Kota Medan,” tegas Mulia.
Ia berharap, setiap warga kurang mampu terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Supaya warga tersebut menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program-program pemerintah lainnya yang bertujuan mengentaskan kemiskinan.
“Kami juga telah mengesahkan dana kelurahan bapak dan ibu. Setiap kelurahan menerima dana sebesar Rp1,7 miliar. Dana ini bisa dibuatkan program apa saja yang tujuannya untuk menambah pendapatan masyarakat, gak harus dipergunakan untuk pekerjaan fisik saja,” imbuhnya.
Sebelumnya, Fitriani warga Lingkungan 5 Kelurahan Asam Kumbang mengaku tak pernah mendapatkan PKH. Padahal ia merupakan orang miskin dengan kondisi suami yang cacat pada kakinya, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan.
Warga Lingkungan 6, Lisda Simanjuntak, merasa pemerintah tidak adil terhadapnya. Dia yang benar-benar miskin tidak mendapatkan PKH, sementara warga yang mampu secara fisik dan ekonomi mendapatkan bantuan tersebut.
Kasi Pembangunan Kelurahan Asam Kumbang Tri Bakkara, berjanji akan segera mendata dan memasukkan warga kurang mampu ke DTKS agar bisa mendapatkan PKH dan program lainnya.
reporter : Thamrin Samosir
