topmetro.news – Sejumlah anggota Komisi III DPRD Medan mempertanyakan realisasi bentuk pembinaan dan pelatihan oleh Dinas Koperasi Kota Medan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan. Selama ini, banyak pelaku UMKM tidak mendapat pembinaan dan pelatihan bahkan yang sudah dilakukan pembiaran.
“Banyak pelaku UMKM setelah selesai dilatih lalu dibiarkan. Padahal mereka butuh kepastian, apa kelanjutan pengembangan usahanya. Jangan hanya menjalankan program pelatihan dan menghabiskan anggaran,” ungkap anggota Komisi III DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution saat melakukan rapat kunjungan komisi ke kantor Dinas Koperasi Kota Medan, Selasa (17/6/2022) kemarin.
Ia juga mempertanyakan bentuk pembinaan yang Dinas Koperasi lakukan untuk pengembangan bagi pelaku UMKM. Karena menurutnya, masih banyak pelaku UMKM tidak pernah mendapat pembinaan apalagi pelatihan.
“Pelaku UMKM yang mana mendapat pelatihan. Karena banyak kita terima keluhan dari masyarakat para pelaku usaha mikro tidak mendapat pembinaan,” tuturnya.
Mulia juga mempertanyakan bentuk sinkronisasi dan kerjasama Dinas Koperasi Medan dengan Pemprovsu serta pemerintah pusat terkait pembinaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM.
“Bagaimana bentuk sinkronisasi Dinas Koperasi dengan Pemprovsu dan pemerintah pusat,” tanyanya.
Sama halnya anggota Komisi III DPRD Medan lainnya Dhiyaul Hayati menyampaikan para pedagang di Medan kurang mendapat pembinaan dari Dinas Koperasi. Seharusnya kata Dhiyaul ada tenaga pendamping untuk memfasilitasi setiap saat para UMKM guna mengembangkan usahanya.
“Dinas Koperasi harus mampu memberikan pembinaan terhadap usaha mikro di Medan. Sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Kota Medan,” imbuhnya.
reporter : Thamrin Samosir
