Ketua DPRD SU: Pencabutan Larangan Ekspor CPO Selamatkan 16 Juta Petani Sawit di Indonesia

kebijakan Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan turunannya menjadi angin segar bagi petani sawit

topmetro.news – Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting menilai, kebijakan Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan turunannya menjadi angin segar bagi petani sawit sekaligus menyelamatkan 16 juta petani sawit yang tersebar di Indonesia yang sebelumnya mengalami keterpurukan, akibat larangan ekspor CPO ke luar negeri.

“Semua pihak patut mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya. Karena sejak berlakunya larangan tersebut, banyak pabrik kelapa sawit (PKS) tutup. Sehingga harga sawit rakyat spontan anjlok,” tegas Baskami Ginting kepada wartawan, Jumat (20/5/2022), di DPRD Sumut.

Menurut Baskami, larangan ekspor CPO ini memang tidak mungkin berlaku terlalu lama. Karena efeknya sangat dahsyat bagi petani sawit. Sebab PKS juga ikut menghentikan pembelian tandan buah segar (TBS) dan tentunya sawit rakyat terancam membusuk.

“Selain menyengsarakan rakyat, larangan ekspor CPO juga membuat petani kesulitan membeli pupuk dan pestisida yang harganya melonjak tajam. Makanya, keputusan Jokowi mencabut larangan ekspor CPO sudah sangat tepat. Ini menunjukan pemerintah memiliki kedaulatan dalam mengambil kebijakan yang memihak rakyat,” tandasnya.

HET Migor

Berkaitan dengan itu, politisi senior PDI Perjuangan ini berharap kepada pemerintah untuk memberlakukan kembali kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap migor (minyak goreng). Hal itu untuk menjamin tersedianya pasokan secara terus-menerus sesuai kebutuhan masyarakat.

“Jika pemerintah memberlakukan kembali DMO dan HET, maka syaratnya penguasaan pemerintah terhadap CPO dan minyak goreng tersebut tidak terjadi manipulasi, spekulasi dan penyeludupan. Jadi pemerintah harus menguasai barangnya, agar tidak terjadi lagi kelangkaan,” ujar Baskami.

Anggota dewan Dapil Medan ini menambahkan, kebijakan mencabut larangan ekspor CPO ini tentu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan migor secara nasional. Sekaligus menstabilkan harga yang melambung tinggi dalam lima sampai enam bulan terakhir ini.

Seperti berita sebelumnya, Presiden Jokowi dalam konferensi pers, Kamis (19/5/2022), secara resmi mencabut larangan ekspor CPO dan mulai berlaku, Senin, 23 Mei 2022. Sehingga mengundang simpati berbagai pihak serta menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi.

“Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali,” kata Jokowi dalam konferensi pers, Kamis (19/5/2022). Presiden juga berjanji akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau.

penulis | Erris JN

Related posts

Leave a Comment