Biaya Pembangunan Lewat Utang, Pinjaman Tambah Rp 1.062 T

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution

TOPMETRO.NEWS – 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp1.062 triliun.

Sebagaimana dilaporkan detik hari ini,  jumlah utang pemerintah di akhir 2014 adalah Rp2.604,93 triliun dan naik hingga posisi di akhir April 2017 menjadi Rp3.667,41 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah memang sedang gencar membangun infrastruktur dan butuh pendanaan yang besar, salah satu pembiayaannya lewat utang.

“Pinjaman (utang) tinggi bukan karena pemerintah boros, tapi untuk membangun infrastruktur. Namun pemerintah juga berpikir supaya infrastruktur ini bukan hanya dari APBN, tapi kami juga undang investor,” kata Darmin Selasa (13/6) malam.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar, namun pengembalian investasinya tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek. Tujuan pemerintah membangun infrastruktur adalah agar ekonomi Indonesia bisa melaju di masa depan.

Darmin menyadari, kondisi Increamental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di atas 5%. ICOR adalah rasio efisiensi investasi.

ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% produk domestik bruto (PDB). Artinya, untuk meningkatkan PDB sebesar 1% membutuhkan peningkatan investasi sebanyak 5% dari PDB.

“ICOR tinggi karena kita tiba-tiba membangun infrastruktur yang manfaatnya baru bisa dirasakan jangka panjang. Tidak seperti bangun pabrik sepatu yang bisa langsung dinikmati pengembalian investasinya secara cepat. Kalau bikin infrastruktur, pembebasan lahannya saja sudah perang. Dan jadinya baru bertahun-tahun, kebutuhan anggarannya besar,” papar Darmin. (det-editor3)

Related posts

Leave a Comment