topmetro.news – Direktur Utama PT Medan Bus Transport Jumongkas Hutagaol menilai, bahwa niat baik Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk membantu supir maupun penumpang angkutan umum melalui subsidi transportasi, harus dapat dukungan penuh.
Jumongkas Hutagaol menyampaikan hal itu kepada media, Senin (24/10/2022), menyikapi perkembangan lanjutan di lapangan, terkait subsidi transportasi.
“Dukungan di sini adalah dalam artian, bukan hanya dukungan dari pengusaha angkutan umum maupun masyarakat pengguna angkot. Namun juga dukungan dari seluruh elemen terkait di Pemko Medan,” katanya.
Menurut JH, sapaan akrabnya, apa yang ia maksud dengan dukungan dari seluruh elemen terkait di Pemko Medan, adalah terutama soal sistem di lapangan. Di mana tujuan pemko yang sebenarnya baik, menurutnya, bisa menjadi tidak tepat sasaran, karena peraturan yang kurang memperhatikan kondisi ril di lapangan.
“Saya khususnya melihat soal aturan mengenai keharusan ber-KTP Medan, baik supir maupun calon penumpang. Soal ini, apakah sebelumnya sudah ada survei di lapangan? Apakah pelaksana program mengetahui mayoritas pengguna angkutan di Medan itu ber-KTP mana? Lalu supir itu ber-KTP mana?” tanyanya.
Sebab faktanya, lanjut pengusaha senior di bidang transportasi ini, hampir semua pengguna angkutan umum yang beroperasi di Kota Medan, adalah yang ber-KTP di luar Medan. Demikian juga dengan supir angkot, sebagian besar ber-KTP luar Kota Medan.
“Kita sudah sama-sama tahu, bahwa mayoritas pekerja di Medan adalah warga luar Medan yang tentunya tidak ber-KTP Medan. Namun mereka ini pula lah pengguna angkot di Kota Medan. Demikian juga dengan supir angkot rata-rata penduduk luar Kota Medan. Namun mereka mengoperasikan angkot trayek dalam Kota Medan,” paparnya.
Sedangkan bagi warga Kota Medan sendiri, kata JH, mayoritas sudah menjadi konsumen angkutan online. Sedangkan untuk ojek online, yang menerima manfaat adalah para driver.
“Lalu saya bertanya. Kalau seperti ini situasinya, lalu untuk siapa nanti anggaran puluhan miliar itu? Apakah itu nantinya bisa terserap maksimal dengan kondisi lapangan yang tidak ‘nyambung’ antara program dengan realita di lapangan?” tanyanya lagi.
Tidak Nyambung
Lanjut JH, jangan jadi ada kesan, bahwa program subsidi transportasi itu hanya semacam upaya meredam gejolak akibat kenaikan harga BBM. Namun pelaksanaannya seakan terburu-buru, sehingga terkesan tidak maksimal di lapangan.
“Paling tidak, itulah anggapan saya kalau melihat situasi yang ada di lapangan. Program itu menjadi tidak ‘nyambung’ karena yang sebenarnya membutuhkan menjadi tidak terjangkau, karena KTP. Padahal mereka semua beraktifitas di Kota Medan, baik pengguna angkot maupun supirnya. Di mana perusahaan tempat mereka bekerja, tentunya bayar pajak ke Pemko Medan. Sedangkan kita tahu, bahwa program tersebut menggunakan pajak. Ini lah salah satunya yang saya katakan tidak nyambung itu,” urai JH.
Oleh karena itu JH berharap, agar semua pihak yang terlibat dalam program itu, bisa memikirkan sampai ke sana. Bagaimana supaya soal KTP tersebut bisa jadi pertimbangan kembali. Sehingga tujuan program yang sangat baik dari Wali Kota Medan Bobby Nasution tersebut, bisa benar-benar sampai dengan maksimal ke tujuannya.
“Mungkin inilah yang saya katakan sebelum ini, bagaimana supaya tagline ‘Kolaborasi Medan Berkah’ itu dimaksimalkan atau diperluas. Misalnya mengajak pemerintah daerah di luar Kota Medan untuk ikut serta berkolaborasi, tentunya di bawah koordinasi Pemprov Sumut,” imbuhnya.
Terakhir JH mengatakan, bahwa bagaimanapun, pengusaha transportasi wajar berterimakasih kepada Pemko Medan di bawah pimpinan Bobby Nasution yang selalu berusaha membuat program prorakyat kalangan bawah. Contohnya subsidi transportasi ini.
reporter | Jeremi Taran
