topmetro.news – Aksi belasan massa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat yang tuntutanya diduga tidak jelas terkait rusaknya jalan Negara Medan-Banda Aceh di Tanjung Pura. Namun sangat disayangkan tuntutan para Mahasiswa yang dianggap salah alamat itu sama sekali enggan memberikan selebaran tuntutan kepada awak media.
“Sebenarnya tuntutan kawan-kawan ini apa dan mana berkas selebaran tuntutannya,” tanya awak media kepada para aktivis.
Namun saat berulangkali diminta selebaran tuntutan aksinya, anggota mahasiswa tersebut tetap enggan memberikan selebaran tuntutan kepada awak media.
Saat aksi yang semula berlangsung di pintu gerbang Dinas PUPR, belasan massa yang berorasi terkait jalan negara di wilayah Kecamatan Tanjung Pura rusak, mahasiswa ditemui Plt Kadis PUPR Langkat Khairul Azmi.
Saat akan dijelaskan oleh Plt.Kadis PUPR terkait tuntutannya seperti apa, anehnya belasan Mahasiswa yang tidak tau siapa Koordinator Lapangannya tersebut malah mengajak Plt.Kadis PUPR menjelaskannya di hadapan wakil rakyat di Gedung DPRD Langkat.
Keinginan mahasiswa tersebut dipenuhi Plt.Kadis PUPR yang berjalan bersama belasan kelompok PMII menuju Gedung DPRD Langkat.
Saat dikonfirmasi terkait apa sebenarnya tuntutan para mahasiswa, Plt.Kadis PUPR Langkat mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa sebenarnya yang dituntut.
“Entah, saya juga gak tau apa sebenarnya tuntutannya. Kalau masalah kerusakan jalan negara di Tanjung Pura, ya kita mau bilang apa,” ujar Azmi.
Sayangnya, sesampainya di depan Gedung DPRD Langkat tidak satu orang pun Ketua dan anggota DPRD Langkat yang berada di tempat.
Belasan massa yang mengatasnamakan PMII Langkat tersebut di sambut Staf Sekretariat DPRD Langkat Novita dan mengatakan bahwa semua Ketua dan Wakil Rakyat Langkat tersebut tidak berada di tempat.
Kemudian Mahasiswa minta untuk melihat langsung ke dalam ruangan untuk membuktikan bahwa benar jika gedung DPRD Langkat sedang kosong.
Setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan (Sekwan) dan Ketua DPRD Langkat Sri Bana melalui telphone, Sribana yang mengaku masih di salah satu kementrian di Jakarta mempersilahkan belasan mahasiswa untuk mengecek ke dalam ruangan.
Sebelum masuk, mahasiswa dan aparat Kepolisian dan Sat Pol.PP sepakat diijinkan masuk hanya untuk menyaksikan secara langsung ke dalam ruangan seluruh Fraksi dan Komisi DPRD Langkat.
Selanjutnya belasan mahasiswa tersebut masuk dan memeriksa ruangan Ketua, Fraksi dan Komisi DPRD yang kosong melompong.
Selanjutnya, belasan Mahasiswa tersebut menuju luar gedung DPRD Langkat dan duduk di emperan pintu masuk gedung DPRD Langkat.
Entah siapa yang mulai, belasan mahasiswa tersebut meminta agar mereka diijinkan untuk masuk duduk di dalam gedung dewan.
Namun keinginan mahasiswa tersebut tentu saja dihalangi para anggota Kepolisian dan Sat Pol.PP karena keinginan semula hanya untuk mengecek ruangan.
Namun, munculnya 2 orang yang diduga merupakan pimpinan aksi yang tidak mengenakan atribut PMII agar memaksa masuk.
Situasi semakin memanas karena sejumlah anggota Polisi yang mengawal jalannya aksi dan Sat.Pol.PP tetap mencegah mahasiswa masuk kembali.
Selanjutnya atas ijin Kasat Intelkam Polres Langkat AKP M.Syarif Ginting SH, akhirnya belasan mahasiswa tersebut diijinkan masuk.
Namun, sesampainya di dalam, para mahasiswa tersebut malah masuk ke ruangan sidang dan menduduki kursi pimpinan dewan sembari mengetuk-ngetukan palu Ketua DPRD Langkat.
Aksi mahasiswa tersebut nyaris membuat marah seluruh personil kepolisan dan anggota Sat.Pol.PP.
Akhirnya anggota Kepolisian dan Sat.Pol.PP meninggalkan ruangan dan membiarkan para mahasiswa berorasi.
Lelah berorasi tanpa ada yang mendengarkan, belasan mahasiswa akkhirnga keluar gedung DPRD.
Sayangnya, Staf Sekretariat DPRD Langkat Novita saat dokomfirmasi kemana sebenarnya para anggota DPRD Langkat sehingga ruangan kosong, Novita hanya bungkam.
Reporter I Rudy Hartono
