topmetro.news – Luar biasa..!! Disaat sebahagian warga di Kabupaten Langkat terkena musibah banjir, namun seluruh Anggota dan Ketua DPRD diduga pergi berpelesiran modus Bimtek ke Pulau Jawa. Tidak hanya itu, hampir seluruh Kadis dan Kabid di jajaran Pemkab Langkat ikut berpelsiran bersama Sekda Langkat yang menjabat Plh.Bupati Langkat juga ramai-ramai menghambur-hamburkaanggran ke Situbondo, Solo dan Jakarta.
Dari pantauan awak media terlihat beberapaa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kosong karena beberapa Kadis dan kabid tidak ada di tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Awak media yang coba berusaha untuk konfirmasi terkait kekosongan ruangan beberapa OPD Pemkab Langkat ternyata sama saja tidak ada di tempat.
Saat dikonfirmasi beberapa Kabid pada beberapa OPD di Pemkab Langkat mengaku pergi ke Situbondo bersama Kadis dan Sekda Langkat.
Begitu juga saat wartawan coba menyampaikan pelayanan publik yang tersendat ke DPRD Langkat, ternyata Ketua dan seluruh Anggota DPRD Langkat juga lagi menikmati anggaran perjalanan dinas ke Pulau Jawa dengan berdalih Bimtek.
Warga Langkat sangat menyesalkan sikap dan moral para pejabat serta legislatif yang seyogianya terus megayomi dan meningkatkan pelayanan masyarakat malah sibuk meninggalkan sebahagian rakyatnya yang masih terdampak becana banjir.
Terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar saat dikonfirmasi atas kekosongan pelayanan di sejumlah Dinas dan kosongnya gedung wakil rakyat mulai dari Ketua, Wakil serta seluruh anggota DPRD Langkat mengatakan sangat memprihatinkan.
Menurut Abyadi, seharusnya pihak eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan pelayanan masyarakat.
“Jika pimpinan eksekutif baik di Kantor Pemerintahan Bupati Langkat (Plt.Bupati) berhalangan dan harus keluar daerah harus menunjuk Pelaksana Harian (Plh) untuk berjalannnya pelayanan masyarakat. Juga Kadis atau Kabid tidak boleh ada kekosongan dan harus menunjuk orang yang bertanggungjawab untuk melayani masyarakat. Begitu juga pihak legislatif, harus ada menunjuk pihak yang bisa melayani masyarakat. Jangan sampai ada kekosongan dalam memberikan pelayanan publik. Kalau meninggalkan kerja beberapa hari paling gak seminggu tidak apa-apaa. Tapi harus menunjuk perwakilan yang bisa bertanggungjawab dalam melayani masyarakat,” ujarnya melalui layanan WhatsApp, Rabu (16/11/2022).
Reporter I Rudy Hartono
