Diduga Ada Kongkalikong Dalam Seleksi PPK oleh KPU Kabupaten Batubara

Forum Komunikasi Lintas Lembaga Batubara (FORKALIGA-BB) menyoroti seleksi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Batubara, yang mereka nilai tidak transparan.

topmetro.news – Forum Komunikasi Lintas Lembaga Batubara (FORKALIGA-BB) menyoroti seleksi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Batubara, yang mereka nilai tidak transparan.

Menurut mereka, banyak calon PPK Batubara yang mempertanyakan dasar penetapan calon terpilih seleksi anggota PPK oleh KPU Kabupaten Batubara.

Koordinator FORKALIGA Yudi Pratama juga mengatakan, dalam seleksi calon anggota PPK oleh KPU Batubara, seharusnya transparan dan akuntabilitas demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Namun kenyataannya, menurut mereka, KPU tidak terbuka dalam penentuan hasil seleksi. Terkesan ada intervensi kelompok-kelompok untuk meloloskan nama-nama tertentu. Pertimbangan kelulusan, kata mereka, juga tidak melihat hasil tes Computer Assisted Test (CAT). Bahkan mengesampingkan peserta yang memiliki pengalaman kepemiluan.

“Yang saya mau tegaskan juga KPU Kabupaten Batubara menyampingkan pengalaman kepemiluan dan integritas peserta seleksi. Dengan tidak ditampilkannya nilai hasil wawancara yang dianggap kongkalikong. Lantas dari dasar apa penetapan PPK, sedangkan tidak tertera hasil dari nilai-nilai wawancara dan CAT,” tegas Yudi.

“Tentu ini sangat menjadi kekhawatiran kita bersama ketika KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah ‘bermain mata’. Padahal sejatinya KPU sedang menggaungkan tagline ‘melayani’. Tapi faktanya ‘mengangkangi’,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Yudi Pratama juga mengatakan, mereka sebagai refresentasi gerakan kepemudaan memiliki kepentingan terhadap proses demokrasi yang bersih. Sehingga mereka mendesak KPU harus transparan dan mampu mempertanggungjawabkan hasil penetapan calon PPK.

“Kami akan mengawal terkait seleksi calon PPK, mulai dari CAT sampai ke wawancara, agar KPU transparan,” katanya.

“Ini sebagai bentuk proses awal penyelenggaraan negara mulai dari sini. Jika penyelenggaranya saja dipilih dan ditentukan secara tidak prosedural dan rentan kepentingan, bisa jadi hasilnya tidak maksimal dan lagi-lagi rakyat di rugikan,” tutup Yudi.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Batubara M Amin Lubis yang dikonfirmasi media terkait tuduhan-tuduhan di atas, hingga berita ini turun tayang, belum memberikan jawaban.

Pertanyaan yang disampaikan melalui WA ke nomornya, hanya terlihat dibaca, namun tidak ada jawaban.

berbagai sumber

Related posts

Leave a Comment