Jumlah ini lebih besar dibanding uang yang dikeluarkan Grup Lippo sebesar Rp276 triliun untuk membangun kota baru Meikarta di sekitar Karawang.
“Kalau di Kalimantan, pasti lebih mahal. Minimal Rp 500 triliun, perkiraan saya,” ujar pakar ekonomi Makro Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono, Minggu (9/7).
Menurut dia, uang itu lebih baik dipakai untuk membangun infrastruktur di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan ketimbang hanya dialokasikan khusus untuk membangun ibu kota baru.
“Ini juga lebih cepat memeratakan pembangunan. Bakal lebih efektif, menurut saya,” sebut dia.
Memang, wacana pemindahan ibu kota dinilainya bagus. Namun, lebih baik Presiden Joko Widodo saat ini fokus dengan program kerja kabinetnya, yakni dengan mendorong pembangunan infrastruktur. Anggaran pemerintah untuk itu mencapai Rp300 triliun.
Tentu itu jumlah yang besar, tapi tetap belum cukup.
Dia menuturkan, idealnya belanja infrastruktur untuk negara emerging market seperti Indonesia adalah 5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Atau artinya sekitar Rp600-650 triliun.
“Nah, apa jadinya kalau belanja infrastruktur tersebut masih harus dibebani biaya membangun ibu kota baru. Sebaiknya kita fokus dulu untuk membangun infrastruktur,” jelas Tony. (tmn)
