Sutrisno: DPRD Medan Bukan ‘Lembaga Stempel’, Bobby Nggak Usah ‘Baper’

Kritikan dari Ketua DPRD Medan Hasyim atas proyek lampu jalan di Kota Medan, adalah sebatas menjalankan fungsi pengawasannya sekali wakil rakyat.

topmetro.news – Kritikan dari Ketua DPRD Medan Hasyim atas proyek lampu jalan di Kota Medan, adalah sebatas menjalankan fungsi pengawasannya sebagai wakil rakyat.

Karena itu Wali Kota Bobby Nasution yang juga menantu Presiden RI Joko Widodo tersebut, baiknya tidak perlu berlebihan menyikapi fungsi pengawasan yang Hasyim tunjukkan.

“Jadi Pak Bobby sebagai wali kota, nggak usah baperlah (bawa perasaan),” ujar salah satu kader PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan, kepada wartawan di Medan, Kamis (16/3/2023).

“Rekrutment staf, penempatan pimpinan OPD, alokasi anggaran proyek itu memang harus diawasi. Jadi kalau nggak diawasi lagi, apa kerjaanya (DPRD),” ujar Sutrisno.

Sebagaimana diketahui, antara Hasyim dengan Bobby terjadi polemik terkait proyek pembangunan lampu jalan di 8 ruas jalan di Kota Medan bernilai Rp25,7 miliar.

Hasyim mengatakan sebaiknya BPK mengaudit proyek pembangunan lampu jalan itu karena terkesan asal jadi. Padahal menelan banyak anggaran. Sebaliknya Bobby ‘berkicau’ lewat medsos, yang menyebutkan Ketua DPRD ‘suka nitip-nitip’.

Menurut Sutrisno, pernyataan koreksi dari Hasyim atas proyek lampu jalan Kota Medan, yang lantas berbalas statemen Bobby yang menyebut Hasyim ‘suka nitip-nitip’ sebagaimana tayang di media, harus dilihat dari sisi prespektif politik di DPRD.

Sutrisno, anggota DPRD Sumut 2014-2019 itu mengatakan, harus dipahami bahwa proyek pembangunan lampu jalan yang diprogramkan Pemko Medan, adalah disetujui lewat proses politik di DPRD Medan.

Artinya wali kota sebagai kepala daerah yang mengajukan anggaran pembangunan ke DPRD, tidak otomatis disetujui begitu saja. Yang terjadi adalah proses negosiasi politik.

Kalau kemudian koreksi Hasyim dibalas dengan statemen Bobby ‘suka nitip-nitip’, adalah menunjukkan bahwa DPRD juga punya hak menentukan alokasi anggaran itu ke mana saja.

Wali Kota Bobby seharusnya memahami UU Pemerintah Daerah secara utuh. Bahwa DPRD bukan lembaga stempel dan berhak menentukan ke mana anggaran dialokasikan. “Mungkin dalam konteks itu Ketua DPRD dianggap nitip,” kata Sutrisno.

“Sehingga kita sayangkan munculnya statemen Pak Bobby yang demikian (suka nitip-nitip). Kalaupun fungsi pengawasan yang dijalankan Hasyim ke Pemko Medan atas proyek lampu jalan itu dianggap Bobby tidak tepat, kan ada ruang saya kira untuk membahas itu, meluruskan itu,” ujar Sutrisno lagi.

Di bagian lain, kata Sutrisno, Bobby harus menyadari posisinya bukan sebagai menantu presiden saat melaksanakan tugasnya sebagai wali kota.

“Wali kota itu harus menyadari itu. Posisinya dia bukan menantu presiden saat di kantor. Sehingga dalam menyikapi sebuah persoalan, juga harus secara profesional,” tambah Sutrisno.

Tugas Dewan

Secara terpisah, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut Erris J Napitupulu, ikut memberi atensi atas ‘perseteruan’ antara Bobby dan Hasyim.

Menurut Erris J Napitupulu, Ketua DPRD Medan selaku wakil rakyat, berhak untuk berbicara ke publik atas kinerja Pemko Medan. “Itu tugas dewan, sebagai salah satu fungsinya, pengawasan,” kata Erris.

Karena itu, Wali Kota Bobby Nasution menurut Erris, seharusnya tidak langsung meresponnya dengan mengeluarkan statemen ‘suka nitip-nitip’. “Kurang etis,” ujarnya.

Lebih lanjut Erris menyarankan agar kedua tokoh pemimpin di Kota Medan itu, segera berkomunikasi. “Masyarakat yang rugi kalau pimpinannya tidak akur. Jadi kita dorong ada ruang dialog. Dan sama-samalah memberi pelayanan terbaik untuk warna Kita Medan,” pungkas Erris.

penulis | Rony

Related posts

Leave a Comment