topmetro.news – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Medan mendorong 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, untuk bisa mencapai status Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakatnya. Karena, baru 10 kabupaten/kota di provinsi ini, sudah berstatus UHC.
Hal itu, disampaikan oleh Kepala Cabang (Kacab) BPJS Kota Medan dr Yasmine Ramadhana Harahap, dalam jumpa pers di Kota Medan, Jumat (17/3/2023).
Ke-10 kabupaten/kota sudah berstatus UHC, yakni Kota Medan, Kabupaten Samosir, Kota Gunung Sitoli, Kota Sibolga. Kemudian, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Tanjungbalai, Kota Tebingtinggi.
Dalam pertemuan itu juga hadir Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kota Medan Rahman Cahyo. Serta Kepala Bagian Mutu Pelayanan dan Kepesertaan BPJS Kota Medan Supriyanto Syaputra.
Yasmine mengatakan setiap pemko/pemkab memiliki kendala untuk pembayaran iuran kepesertaan yang terdaftar. Sehingga masyarakat yang terdaftar di masing-masing pemko/pemkab sangat banyak.
Untuk diketahui, UHC merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95 persen dari total jumlah penduduk, yang telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan.
“Tapi ini, uang yang harus mereka anggaran. Sebagian besar itu memang terbentur di anggaran,” ucap Yasmine.
Untuk UHC ini, Yasmine mengatakan harus ada hitungan analisa fisikalnya di masing-masing kabupaten/kota. Karena, kemampuan daerah berapa yang dianggarkan.
“Jangan nanti UHC masuk, pas uangnya gak ada. Harus ada analisa fiskalnya. Minimal terdaftar 95 persen,” sebut Yasmine.
Yasmine mengakui sejak Wali Kota Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan ke publik atas status Kota Medan, sudah UHC sejak 1 Desember 2022, lalu, telah mendorong kabupaten/kota di Sumut untuk mengikuti jejak Pemko Medan.
“Orang bilang, kenapa Medan bisa yang penduduknya paling besar. Kenapa daerah lain yang kecil tidak bisa. Mereka merasa tertantang,” ucap Yasmine.
Provinsi Lain
Namun, Yasmine mengungkapkan Provinsi Sumut kalah jauh dari Provinsi Aceh. Di mana, 23 kabupaten/kota di Aceh, seluruhnya berstatus UHC.
“Padahal daerah-daerah lain, banyak yang dianggarkan oleh provinsinya. Kalau Aceh itu, justeru kabupaten/kota nggak anggarkan. Semua di provinsi anggarannya,” kata Yasmine.
Untuk di Pemprov Sumut, Yasmine mengungkapkan hanya menganggarkan 22 ribu jiwa. Sedangkan, jumlah penduduk di Sumut 15 juta jiwa.
Yasmine terus mendorong Pemprov Sumut dan kabupaten/kota untuk berstatus UHC. Karena, pelayan kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat, muda diakses bila sakit.
“Kesehatan ini kan, efeknya langsung. Kalau jalanan cantik, tidak semua orang punya kenderaan. Tapi, kesehatan itu orang yang langsung merasakan,” sebut Yasmine.
penulis | Erris JN
