topmetro.news – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sangat menyayangkan sikap Kepala Inspektorat yang terkesan arogan kepada wartawan saat sedang menjalankan tugasnya melakukan peliputan berita.
Demikian penegasan Ketua HMI Cabang Madina Mhd Riswan kepada sejumlah wartawan, Kamis (1/06/2023), menyoroti kinerja Kepala Inspektorat Madina Rahmad Daulay.
Padahal menurut Ridwan, pertanyaan wartawan tersebut sangat normatif. Mempertanyakan kebenaran pemanggilan ASN terkait aksi Singkuang 1. Serta menanyakan apa tujuan pemanggilan oleh Inspektorat Madina.
“Wartawan tidak mungkin memberitakan informasi tanpa adanya konfirmasi. Dan itu dilakukan wartawan untuk memenuhi apa yang telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers No 40 Tahun 1999,” ujarnya.
Namun disayangkan, sambungnya, jawaban dari Inspektorat Kabupaten Madina terkesan arogan. Serta tidak menggambarkan seorang pejabat negara yang baik dan melayani masyarakat.
Maka dari itu, HMI Cabang Mandailing Natal juga meminta kepada Bupati Madina untuk mengevaluasi kinerja dari Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Madina, yang sangat terkesan arogan.
Aparatur pemerintah atau siapa pun dengan sengaja menghalangi wartawan atau jurnalis menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi, dapat kena pidana.
Jika demikian, sebagaimana diatur Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
“Kalau memang tidak segera ada evaluasi, maka HMI Cabang Madina akan turun aksi menuntut agar Kepala Badan Inspektorat segera dievaluasi dan atau bila perlu harus dicopot,” tegasnya.
reporter | TIM
