topmetro.news – Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terus mendorong peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat secara mudah dan cepat, baik dari urusan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, perizinan, serta pelayanan publik lainnya yang harus terus ditingkatkan.
Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Medan, Parlindungan Sipahutar mengatakan hal itu saat membacakan pendapat fraksinya terhadap Ranperda tentang P-APBD Kota Medan tahun anggaran (TA) 2023 pada sidang paripurna di DPRD Medan, Selasa (19/9/2023).
Rapat tersebut di pimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim di dampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, Bahrumsyah, para pimpinan fraksi dan anggota dewan lainnya. Hadir juga Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Walikota Medan, Aulia Rachman, Sekda, Wirya Alrahman, Forkopimda Medan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta para Camat se-Kota Medan.
“Kami juga mendorong agar P-APBD ini, Pemko Medan melakukan program yang konkret dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan. Serta punya cara untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Medan,” sebutnya.
Mereka melihat anggaran yang dikucurkan untuk proyek dengan biaya ratusan milIar. Namun belum ada program yang benar-benar menyentuh serta juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Kami mencatat masih banyak warga yang rumahnya tidak layak huni serta masih ada anak-anak yang masih mengalami stunting. Sehingga tidak relevan rasanya anggaran yang begitu besar namun tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, harapannya P-APBD TA 2023 ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada,” bilangnya.
Keluhan Masyarakat
Demokrat, katanya, juga menilai Pemko Medan dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum maksimal. Masih banyak warga mengeluhkan kondisi pelayanan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta dalam pelayanan kesehatan.
Di mana, banyak warga yang kecewa dengan pihak rumah sakit yang tidak menerima pasien dengan alasan tidak ada kamar. Sehingga banyak warga yang kebingungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.
Untuk itu, ia berharap kepada seluruh organisasi perangkat daerah Pemko Medan untuk melaksanakan program yang sudah disepakati bersama di P-APBD ini. Kemudian agar jangan sampai serapan rendah mengakibatkan terjadi silpa yang cukup besar.
reporter | Thamrin Samosir
