topmetro.news – Ketua DPW PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Sumut HM Nezar Djoeli ST mengungkapkan, bahwa hanya ada 5 persen dari perekonomian Indonesia yang dampaknya sampai ke masyarakat. Selebihnya jatuh ke tangan ‘raksasa’ penguasa ekonomi dan koruptor.
Nezar Djoeli menyampaikan hal ini saat berkunjung ke Sekretariat DPD HBB (Horas Bangso Batak) Sumut Jalan Tritura Kompleks Poin No A3a Medan, Senin (16/10/2023).
Pada pertemuan itu hadir Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul SH MH dan Ketua DPD HBB Sumut Tomson M Parapat. Ada juga Ketua DPC Deli Serdang serta para Ketua DPK se-Kota Medan dan Deli Serdang. Sedangkan dari DPW PSI Sumut hadir beberapa pengurus, termasuk politisi senior di Kota Medan, Drs Godfried Effendi Lubis.
“Sebanyak 85 persen ekonomi dikuasai nama tertentu yang jumlahnya tidak sampai 10. Lalu 10 persen lagi jatuh ke tangan para koruptor. Tinggal 5 persen lagi yang sampai ke masyarakat. Maka dalam satu abad pun belum tentu kita bisa mengubahnya. Tapi kalau kita tidak memulai mengubah satu persen saat ini, lalu kapan bisa berubah semua?” kata Nizar Djoeli yang juga bacaleg DPR RI dari Dapul Sumut 1 (Medan, Deli Serdang, Sergai, Tebingtinggi) ini.
UU Pesanan
Sedangkan Lamsiang Sitompul pada kesempatan itu menyoroti pembuatan undang-undang yang menurutnya sarat dengan pasal pesanan. Menurutnya pasal-pasal dalam UU sudah menjadi komoditi untuk dipesan atau diperjualbelikan.
“Dan bagaimana kejamnya para pembuat undang-undang untuk memastikan dunia usaha. Misalnya adanya peraturan soal merek tertentu yang bisa memasuki kawasan pelabuhan tertentu. Jadi ini lah namanya kejahatan berbungkus regulasi,” katanya.
Lamsiang juga menyoroti segala macam impor yang mestinya tidak perlu terjadi. “Bagaimana negara agraris tapi impor beras, sapi, dan lainnya. Untuk apalah jadi TKI ke luar negeri. Kenapa tidak bertani atau beternak di Indonesia saja?” ungkap Lamsiang.
Basis HBB
Pertemuan itu juga membahas potensi PSI di daerah-daerah yang juga menjadi basis HBB. Kemudian ada beberapa masukan dari pengurus HBB, bagaimana PSI bisa memaksimalkan potensi tersebut.
Nizar Djoeli pun berharap, bagaimana HBB bersama dengan PSI bisa saling bersinergi. Apalagi kalau ada caleg yang bisa membawa aspirasi HBB, tentu ada harapan untuk bisa lebih bekerja sama lagi.
PSI dan HBB juga membahas soal massa mengambang. Di mana terkait hal ini, PSI berharap agar HBB bisa membawa mereka untuk masuk ke simpul-simpul massa mengambang tersebut.
Apalagi PSI, kata Djoeli, juga punya program ‘home industry’ yang mudah dan murah. Misalnya pembuatan sabun cuci yang bisa diterapkan oleh kaum ibu, baik untuk penggunaan sendiri maupun untuk meningkatkan perekonomian.
Djoeli juga mengutarakan bahwa PSI yang dominan kaum muda tentu dari segi finansial masih belum memadai. Oleh karena itu kader PSI menjalankan sosialisasi dengan dana terbatas, sehingga ada yang lebih fokus di media sosial.
Sehingga memang PSI merasa perlu bersinergi dengan HBB untuk sosialisasi secara konvensional langsung ke akar rumput. Harapannya, HBB bisa membawa kader PSI untuk bersosialisasi langsung ke masyarakat, terutama ke basis-basis PSI. Walaupun tidak berafiliasi dengan salah satu parpol, PSI berharap Keluarga Besar HBB bisa membantu.
Pada kesempatan itu Godfried Lubis mengusulkan supaya ada MoU dan MoA antara PSI dan HBB. Ia juga menyampaikan, pentingnya banyak membaca bagi anggota dewan, sehingga bisa berhadapan dengan para kadis dan eksekutif lainnya.
“Kalau gak rajin baca jangan masuk legislatif. Karena yang dihadapi adalah para kepala dinas yang jenjang karirnya jelas. Dan jenjang pendidikan juga jelas,” kata caleg PSI untuk DPRD Medan ini.
Mantan anggota DPRD Medan ini juga menyampaikan, bahwa PSI juga hadir untuk membantu warga yang kesusahan soal administrasi kependudukan.
Pertemuan antara HBB dan PSi itu berlangsung akrab dengan membahas banyak hal terkait kondisi Kota Medan hingga perpolitikan nasional. Ada banyak masukan dari para pengurus HBB mulai dari DPP, Sumut, hingga pimpinan kecamatan.
reporter | Jeremi Taran
