topmetro.news – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting menerima kunjungan para tokoh dan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Penyelamatan Kawasan Danau Toba (PP-DT) di ruangan kerjanya, Rabu (25/10/2023).
Hal tersebut menyusul upaya pemerintah agar keluar dari pemberian sanksi kartu kuning yang diberikan oleh UNESCO kepada Toba Caldera Global Geopark atau Geopark Kaldera Toba.
Diketahui, keputusan tersebut diberikan UNESCO melalui laman resminya unesco.org. Organisasi PBB itu memberikan kartu kuning lantaran minimnya aksi yang badan pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) lakukan.
Baskami meminta agar seluruh pihak memberikan upaya maksimal. Sehingga sanksi tersebut dapat dicabut.
“Bagi saya ini bukan pekerjaan main-main. Geopark Toba ini destinasi wisata dunia dan kita harus sebisa mungkin keluar dari sanksi ini. Tak hanya itu, saya meminta kepada para tokoh di PDTT untuk melakukan identifikasi masalah serta memberikan masukan kepada pemerintah,” katanya.
Pantauan lapangan hadir pada acara tersebut, Mantan Anggota DPRD SU Sarma Hutajulu, Ketua PP-DT Wilmar Simanjorang, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprovsu Zumri Sulthony, perwakilan Bappedalitbang Sumut serta tokoh masyarakat dan juga pegiat wisata Danau Toba.
Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, keberadaan Kaldera Toba harus memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
“Dari sisi income, saya mau ada peningkatan dari tahun ke tahun untuk kunjungan wisata ke seluruh spot wisata di sana,” tambahnya.
Baskami mengatakan, pihaknya akan terus mendukung kemajuan pengelolaan Danau Toba.
“Secara politik dan anggaran saya kira tidak perlu khawatir. Kita bersama-sama menginginkan Danau Toba menjadi destinasi kaliber dunia,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua PP-DT Wilmar Simanjorang mengatakan, pengelolaan geopark ini harus melalui solusi dari segala sisi.
“Dari kelembagaan, badan pengurus ini harus semi independen. Sehingga tidak terjebak dalam alur birokrasi,” ucapnya.
Badan pengelola, lanjut Wilmar harus menjadi lembaga berbasis komunitas.
“Diisi tokoh yang mampu membina komunikasi para kepala daerah di Kaldera Toba. Untuk sisi pembiayaan, selain APBD juga ada CSR dari BUMN maupun swasta yang ada,” tambahnya.
Senada dengan Simanjorang, Tokoh Masyarakat pengawal Geopark Kaldera Toba, Budi Sinulingga mengatakan geopark di wujudkan dalam tiga kerangka pembangunan.
“Pertama soal edukasi yaitu masyarakat sebagai subjek, langkah konservasi baik geologi, flora dan fauna, juga langkah peningkatan pendapatan masyarakat,” imbuhnya.
Langkah tersebut, kata Budi harus masuk dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi lima tahun serta berkelanjutan.
“Adanya perlindungan dan pelestarian terhadap warisan geologi, keanekaragaman hayati, keragaman budaya,” tambahnya.
Budi menuturkan, kondisi di lapangan masyarakat memerlukan edukasi terkait perilaku dan kepedulian terhadap Kaldera Toba.
“Masyarakat kita harus lebih ramah turis, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, meningkatkan rasa memiliki,” ungkapnya.
Tak hanya itu, menurut Budi perubahan perilaku masyarakat akan berhasil dengan cara diskusi partisipatif yang agent of change fasilitasi.
“Agent of change ini harus berbaur, tinggal bersama dengan masyarakat. Pola ini sudah pernah terbangun di Desa Sosor Dolok,” ungkapnya.
Agent of change, menurut Budi merupakan masyarakat setempat dan di latih oleh Badan Pengelola.
Budi juga berharap segala ikhtiar yang disampaikan melalui Ketua DPRD, dapat mendorong Pemprovsu bergerak lebih cepat.
Apresiasi
“Kita memberikan apresiasi setingginya kepada Bapak Ketua yang telah merespons cepat masalah ini,” jelasnya.
Di lain pihak, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Pemprovsu Zumri Sulthony mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi secara maraton kepada seluruh daerah di kawasan Danau Toba.
“Kita mengundang Bappeda, Dinas Pariwisata juga pemerintahan desa. Masalah yang kita bahas ini telah menjadi perhatian pusat baik Kemenparekraf dan Kementerian Investasi,” tambahnya.
Zumri mengatakan, masukan dari PPDT akan dicatat dan akan ditindaklanjuti. Ia berharap nantinya Badan Pengelola tidak hanya berupaya keluar dari sanksi UNESCO melainkan terus melakukan pengembangan berkelanjutan.
“Kami berterimakasih dan kita harapkan ke depan kita terus memperkuat koordinasi demi kemajuan Danau Toba,” pungkasnya.
Penulis : Erris
