topmetro.news – Penanganan stunting yang saat ini sedang menjadi pembahasan dan sorotan di kalangan media. Hal itu karena ucapan dan sikap Wakil Bupati Mandailing Natal, juga Ketua Tim Penanganan Stunting di Madina, terkesan kontroversial.
Demikian pernyataan Koordinator BEM se-Kabupaten Madina Khoirul Amri Rambe kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023) pagi.
Khoirul menjelaskan, melalui unjukrasa kedua mahasiswa dari pengurus BEM se-Mandailing Natal, mendapatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Ketua Tim Penanganan Angka Stunting Madina.
“Meskipun, pada kenyataannya, tidak sesuai diharapkan, yang dipertanyakan kawan-kawan mahasiswa belum bisa diterima karena tidak masuk akal rasanya,” katanya.
Amri mempertanyakan terkait transparansi dan alokasi anggaran stunting di Kabupaten Madina kepada Ketua Tim Penanganan Stunting. Tetapi hasilnya tidak memuaskan.
Bahkan katanya, Wakil Bupati Madina tidak tahu sama sekali terkait anggaran penangan stunting di Kabupaten Mandailing Natal. “Kontroversial bukan?” ungkapnya penuh tanya.
Terkait ucapan Wakil Bupati Madina, BEM se-Kabupaten Madina dalam waktu dekat akan melakukan investigasi ke lapangan terkait data dan alokasi dana stunting. Apakah tepat sasaran atau tidak.
“Ada 17 OPD yang akan kami dalami sesuai dengan pernyataan Wakil Bupati Madina bahwa anggaran tersebut berasal dari 17 OPD. Meskipun tidak disebutkan berapa total keseluruhan penangan stunting di Kabupaten Madina,” ujarnya.
Koordinator BEM se-Madina Khoirul Amri Rambe juga menambahkan, ini akan menjadi kerja bersama dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal terkait penanganan stuting dan alokasi anggaran sudah sesuai atau belum.
Dan Amri tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat, bahwa isu stunting ini bukan sebagai alat kepentingan. “Karena yang kita harapkan tidak ada korban jiwa dampak gizi buruk. Alokasi anggaran tepat sasaran dan terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madina,” katanya.
reporter | TIM
