topmetro.news – Ketua Dewan Penasehat Orta Skill M Rafik yang juga politisi senior Partai Gerindra Batubara, menyesalkan ketidakhadiran stakeholder berkompeten seperti PT Multimas Nabati Asahan (Wilmar Group), PT Bakrie Oleo Chemical (PT Domas Agrointi Prima), dan banyak perusahaan penyokong lainnya.
Kekesalan tersebut diungkapnya usai digelarnya FGD (Forum Grup Diskusi) yang digagas Perisai Nusantara dengan tagline ‘Nongki, Ngobrolnya Orang Kawasan Industri’. berlangsung di Nirwana Resto & Café JaIan Umar Pelangki Tanjung Muda, Air Putih, Batubara, Jumat (1/12/2023).
Diskusi yang dimoderatori Danil Fahmi itu menghadirkan Abdul Kadir Simorangkir (Kacabdis Pendidikan Sumut Wilayah V Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara). Juga Zakaria Tamogu (Kabid Penempatan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Perdagangan Batubara). Serta Gilang dan Suriono Selamat dari Humas PT Indonesia Asahan Aluminium.
Sebelumnya pada kesempatan tersebut, Rafik juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan diskusi publik yang dimotori Perisai Nusantara tentang ketenagakerjaan. Namun ia sangat menyayangkan ketidakhadiran perusahaan yang sudah mendapatkan undangan.
“Perusahan di Kuala Tanjung, PT Multimas, PT Bakrie Cemikal, Pelindo, dan lainnya, seakan tak peduli terhadap pekerja lokal atau anak daerah. Juga kita sangat menyayangkan ketidakhadiran pimpinan atau DPRD sebagai wakil rakyat. Sementara dari eksekutif perwakilan pemkab, tidak menghadirkan orang yang mumpuni,” urainya.
“Kita berharap pemerintah daerah ke depannya bisa mengirim orang yang bisa berdiskusi terkait kisruh yang berulang di Kawasan Industri Kuala Tanjung. Yakni antara masyarakat dan perusahan,” lanjutnya.
Menurutnya, mereka ingin tahu, seperti apa perbub atau peraturan daerah tentang hak tenaga kerja lokal. “Harusnya kehadiran pemerintah ke masyarakat membela hak-hak tenaga lokal agar bisa bekerja di daerahnya sendiri. Bukan sebagai penonton. Kami dari Orta Skill sangat lah kecewa terhadap pemerintah dan perusahan,” ujarnya.
Rafik juga mengatakan, dunia pendidikan agar mengarahkan para siswa lebih kepada kemandirian usai menyelesaikan sekolah, khususnya SMK. Jadi tidak hanya beroreintasi kepada dunia industri saja.
Skill Kerja
Sebelumnya Kacabdis Wilayah V Sumut Abdul Kadir menyampaikan, banyak program Dinas Pendidikan yang mereka laksanakan untuk meningkatkan kemampuan siswa memenuhi kebutuhan skill kompetensi dunia kerja. Antara lain praktek kerja industri dan ‘link and match’.
Sedangkan Zakaria dari Dinas Naker Perindag Batubara dalam presentasinya menambahkan, persoalan pengangguran bukan hanya jadi persoalan dan tanggung jawab pemerintah saja. “Dan ini merupakan persoalan multidimensi,” ucapnya.
Namun Fadli LK selaku penggiat dan pemerhati perburuhan di Batubara membantah pernyataan Zakaria. “Jaring pengaman persoalan ketenagakerjaan adanya pada kebijakan pemerintah. Jadi, pemerintah jangan lagi mengelak atas tanggung jawab itu,” tegas Fadli.
Diskusi pun menyimpulkan untuk ‘memaksa’ menghadirkan perusahaan-perusahaan di Batubara pada pertemuan selanjutnya. Serta mengundang Bupati Batubara ke depan sebagai pemangku tertinggi tanggung jawab ketenagakerjaan di wilayah itu.
sumber | RELIS
