topmetro.news – Penggalian paret perkebunan milik PTPN IV Kebun Tanah Itam Ulu di Desa Lubuk Cuik Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara Sumut, bersempadan dengan badan jalan umum dinilai membahayakan.
Hal tersebut sempat viral di media, di mana Bupati Batubara Zahir berang kepada pelaksana proyek, karena pembangunan parit tersebut tanpa koordinasi. Penggalian parit, katanya, terlalu dekat dengan badan jalan. Hal itu sebagaimana aturan undamg-undang jarak dari badan jalan, yakni tujuh meter.
Menyikapi permasalahan tersebut, Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Batubara H Muhammad Rafik angkat bicara terkaitviralnya kemarahan Bupati Batubara.
“Bagus ini ada teguran.Tapi hal ini kan bukan hari ini saja ada penggalian yang mengakibatkan runtuhnya bahu jalan,” sebut Rafik, Minggu (17/12/2023).
Ia lantas memberikan contoh pada beberapa lokasi jalan di Batubara. Seperti arah ke Bulan-bulan, Tanah Gambus, Pasir Putih, dan di beberapa tempat lain.
Bahkan kata Rafik, ia bersama beberapa aktifis pernah memberhentikan aktitas serupa penggalian parit. “Kami pernah stop kegiatan yang sama bersama kawan-kawan akrifis dan awak media di salah satu penggalian di PT Socfindo,” jelasnya.
“Jadi di mana saja selama ini pejabatnya,” tanyanya geram.
Dukung
Pada prinsipnya, lanjut Rafik, mereka mendukung Bupati Zahir yng menegur pihak perkebunan karena menggali parit pembatas. Sehingga aset pemerintah tidak rusak akibat dari penggalian itu.
“Tapi sangat kita sayangkan, kenapa baru sekarang perhatiannya pada saat akhir masa jabatannya? Ke mana saja selama ini pejabat yang berwenang? Apakah semua cuma ABS?,” tanyanya lagi.
Menurutnya, hal seperti itu sudah lama terjadi di berbagai tempat di Batubara. “Bahkan hampir setiap hari kelihatan oleh pejabat. Bahkan ada bahu jalan yang sudah runtuh seperti Jalan Bulan-bulan,” kata Rafik.
Menurut Rafik, seharusnya jauh sebelumnya, teguran dan peraturan itu ditegakkan. Jangan sesudah merusak aset dan sudah makan korban, baru bertindak.
“Kita minta juga pihak perkebunan jangan sewenang-wenang menggali pembatas kebun, sehingga merusak dan makan korban. Kalau ini sudah terjadi, siapa yang disalahkan?” ujar politisi senior Gerindra ini.
Rafik menduga, ini juga akibat lemahnya pengawasan DPRD setempat dan aparat pemerintah. Yakni, dari desa, camat, dinas sampai ke bupati. “Jangan menjadi isu liar di kalangan masyarakat. Di ujung jabatan baru sibuk,” tutupnya.
sumber | RELIS
