topmetro.news – Guna memantapkan layanan kesehatan, Pemkab Samosir akan menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP).
Transformasi sistem pelayanan kesehatan primer sebagaimana penetapan Kementerian Kesehatan RI ini, bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat.
Sebagai langkah awal, Pemkab Samosir melalui Dinas kesehatan melakukan rapat persiapan penerapan ILP di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (20/3/2024).
Rapat dihadiri, Kadis Kesehatan Dina Hutapea, OPD Kabupaten Samosir, para camat dan kepala puskesmas se-Kabupaten Samosir.
Bupati Samosir melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hotraja Sitanggang menekankan agar lintas sektor dari masing-masing OPD saling mendukung sesuai tupoksi. Target-target yang harus dicapai harus diintegrasikan antar lintas OPD. Desa sebagai ujung tombak agar memberikan perhatian serius, terutama dalam pembenahan posyandu. Termasuk kader yang akan membantu pelayanan.
Partisipasi Masyarakat
Sedangkan Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Sumut Hamid Rijal MKes menyampaikan, untuk pembangunan kesehatan hendaknya ada partisipasi aktif masyarakat secara berjenjang. Yakni, mulai dari tingkat dusun-desa-kecamatan-kabupaten dan naik ke tingkat nasional.
Menurutnya, ILP sangat penting. Karena belum ada kabupaten/kota yang mencapai SPM 100 persen. Paling tinggi 78,0 persen, yaitu pelayanan bayi baru lahir. Sehingga tranformasi kesehatan ini adalah sebagai upaya perbaikan sistim pelayanan kepada masyarakat dengan mempersiapkan fasilitas, anggaran dan SDM.
Untuk itu, Hamid Rijal mengajak lintas OPD di Kabupaten Samosir bersama-sama mengawal berjalannya ILP. Baik di tingkat puskesmas, dengan langkah awal, mengatur ulang alur pelayanan sesuai klaster. Serta menempatkan SDM seefektif mungkin memenuhi kebutuhan klaster.
“Sumatera Utara masih 50 persen puskesmas yang sudah menjalankan ILP. Melihat potensi Kabupaten Samosir, seluruh puskesmas sangat memungkinkan menjalankan ILP. Kita bisa diskusi agar seluruh puskesmas dapat menjalankannya. Kami akan membantu pengkajian apabila ada kendala,” ungkap Hamid.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Dina Hutapea mengatakan, secara bertahap ILP akan diterapkan dengan melihat keterbatasan SDM dan fasilitas kesehatan yang ada, maka dibutuhkan kerjasama lintas OPD, terutama kepala desa diharapkan dapat mengambil peran dalam pembenahan kader di posyandu dan pustu.
“Kepala desa kiranya dapat mengalokasikan anggaran untuk melatih kader memenuhi standar kompetensi,” kata Kadinkes Samosir.
sumber | RELIS
