FPKS DPRD Medan : Revisi Perda Pengelolaan Persampahan Dapat Sahuti Keresahan Warga

topmetro.news – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan berharap revisi Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan bisa menyahuti keresahan warga terkait kenaikan tarif retribusi sampah yang mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Hal itu dikatakan juru bicara FPKS DPRD Medan, Abdul Latief Lubis dalam paripurna yang beragendakan penyampaian pandangan fraksi terhadap Ranperda Kota Medan tentang Revisi Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, di DPRD Kota Medan, Selasa (14/5).

“Fraksi PKS berharap dalam pembahasan revisi perda terkait pengelolaan sampah juga memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Dimana kita ketahui, baru-baru ini peningkatan tarif retribusi sampah yang meningkat 2 sampai 3 kali lipat banyak dikeluhkan oleh masyarakat Kota Medan,” ungkap Latif.

Fraksi PKS, kata Latif, sangat berharap adanya solusi yang terbaik terhadap permasalahan dan keluhan masyarakat tersebut.

“Untuk itulah, PKS memandang perlu diusulkan Ranperda Revisi Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan ini,“ imbuhnya.

Dikatakannya, dalam beberapa kesempatan FPKS DPRD Medan telah berulang kali menyampaikan saran dan kritikan tentang penanggulangan persampahan di Kota Medan.

“Persoalan sampah jangan dianggap sederhana dan sepele karena dibalik itu akan mengancam kerusakan lingkungan masyarakat dan Kota Medan sendiri. Mulai dari persoalan estetika, aroma tidak sedap dan kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras dan kerja cerdas serta SDM yang berkualitas untuk menanggulangi persampahan Kota Medan,” tambahnya.

Sebagai kota jasa, sambungnya, di Kota Medan banyak berdiri perusahaan-perusahaan baik skala lokal, nasional maupun internasional. Pemko Medan seharusnya mampu mengajak para pengusaha untuk berpartisipasi dalam membantu Kota Medan menangani persampahan dengan menyisihkan sebagian dana CSR.

“Maka dari itu, kami minta agar perusahaan BUMN, swasta, perusahaan Daerah Kota Medan dapat menyumbangkan sebagian dana CSR-nya untuk pengadaan tong sampah di rumah-rumah warga dengan ekonomi lemah,” bilangnya.

Berkenaan dengan usul atau inisiatif rekan-rekan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Ranperda ini, Fraksi PKS menilai hal ini sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan Dewan terhadap kesesuaian aturan peraturan yang lain.

“Fraksi PKS juga menyarankan agar dalam Revisi Perda ini juga dimasukkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap institusi dan SKPD yang lain. Sehingga pembentukan BLUD jadi efisien dan efektif,“ tutupnya.

Reporter : Thamrin Samosir

Related posts

Leave a Comment