DPD Asperi Deli Serdang Mohon Pemerintah Segera Tambah Kuota KPR Subsidi yang Sudah Habis

Pemerintah diminta agar segera menambah kuota rumah subsidi yang sudah habis. Apalagi saat ini, perumahan adalah salah satu kebutuhan primer.

topmetro.news – Pemerintah diminta agar segera menambah kuota rumah subsidi yang sudah habis. Apalagi saat ini, perumahan adalah salah satu kebutuhan primer.

Demikian antara lain disampaikan Ketua DPD Asperi (Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia) Deli Serdang M Mutohar ST, Senin (5/8/2024), saat berbincang-bincang dengan media, terkait perkembangan industri properti belakangan ini.

“Kita semua tentunya tahu bahwa pangan, sandang, dan papan adalah kebutuhan primer. Tegasnya, kita sebagai manusia perlu makan, pakaian, dan tempat tinggal sebagai kebutuhan utama. Artinya, rumah masuk sebagai kebutuhan utama,” jelas Dirut PT Angkasa Indah Engineering ini.

Hal lain yang membuat sektor properti menjadi penting, lanjut M Mutohar, adalah, bahwa keberadaan sebuah perumahan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sekitarnya.

“Sebuah perumahan akan menciptakan sebuah komunitas baru. Di mana komunitas ini tentunya membutuhkan segala hal untuk mendukung kehidupan. Salah satunya keberadaan pasar. Artinya jelas, bahwa perumahan sangat berkontribusi atas perkembangan ekonomi, mulai dari pedagang, angkutan umum, ojek, bahkan hingga laundry dan sektor lainnya,” paparnya.

Maka oleh karena itu, lanjut pengusaha muda yang sedang menangani beberapa proyek perumahan, di antaranya Pesona Sukaraya City (100 unit) di Pancurbatu Deli Serdang dan Persona Imperium Sunggal (70 unit) Kecamatan Sunggal Deli Serdang ini, industri properti harus terus berkembang. Jangan sampai menurun, apalagi sampai terhenti.

Di sinilah menurutnya, peranan pemerintah sangat penting. Sebagai negara yang bertanggungjawab atas warga negaranya, termasuk dalam masalah ekonomi dan kebutuhan primer tadi, maka perkembangan industri properti tentunya harus jadi perhatian.

“Pemerintah harus terus menjaga agar sektor properti ini terus berkembang dengan membuat regulasi yang mendukung perkembangannya,” kata M Mutohari.

Tambah Kuota KPR

Dengan menjaga perkembangan sektor ini, lanjut dia, pemerintah sekaligus menyelamatkan beberapa hal. Antara lain menyelamatkan kebutuhan warganya, membantu perkembangan ekonomi, dan mendukung tumbuhkembangnya para pelaku industri properti.

“Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah, memperbesar kesempatan atau peluang mendapatkan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni dengan memperbanyak jumlah rumah murah. Semakin banyak rumah murah yang tersedia atau akan tersedia, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah mendapoatkan rumah murah akan semakin besar,” paparnya.

Mutohar lantas menyinggung adanya penurunan jumlah kuota pengadaan rumah murah, yang menurutnya akan mengurangi peluang nasyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan kuota subsidi FLPP sebanyak 166.000 unit pada 2024, lebih rendah dari realisasi tahun 2023 yang sebanyak 229.000 unit.

“Kita kurang tahu apa sebabnya. Apakah ada hubungan dengan anggaran yang terpakai untuk Pemilu 2024 kemarin, kita kurang tahu. Tapi tentu saja harapan kita adalah, agar ke depan, kuotanya semakin bertambah, seiring dengan naiknya kebutuhan akan rumah murah,” harapnya.

DPD Asperi Deli Serdang pesimis, target pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi ‘Masyarakat Berpenghasilan Rendah’ (MBR) akan tercapai, jika kuota KPR Subsidi tidak ditambah.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga sebaiknya mempermudah akses untuk mendapatkan perumahan murah dengan ‘memangkas’ proses administrasi yang harus dihadapi, terutama bagi para pekerja sektor informal, seperti pedagang maupun PKL, driver angkutan umum atau ojol, dan lainnya.

“Karena banyak pekerja informal yang gagal mendapatkan rumah karena masalah administrasi. Padahal sebenarnya dari sudut kemampuan finansial, mereka memenuhi syarat, bahkan bisa jadi, di atas para pekerja formal. Dan harus kita ingat, bahwa semua Warga Negara Indonesia yang berpenghasilan rendah, juga punya hak yang sama untuk mendapatkan rumah murah,” katanya.

Hal-hal inilah yang menurutnya harus jadi perhatian pemerintah, sehingga seluruh warga negara bisa mendapatkan pangan, sandang, dan papan, sebagaimana seharusnya.

reporter | Raja P Simbolon

Related posts

Leave a Comment