topmetro.news – Pengurus dan anggota PWI di 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, menyatakan tindakan Vanny Laupatty telah melecehkan Organisasi PWI. Sebab, Vanny Laupatty bukan lagi anggota PWI Sulut dibuktikan dengan KTA PWI milik sudah 10 tahun lebih tidak diperpanjang dan sesuai PD/PRT gugur dengan sendirinya.
“Ini ada hal yang aneh. Sudah bukan anggota PWI Sulut menerima SK Plt Ketua PWI Sulut. Kami pasti akan telusuri siapa orang di belakangnya, ataukah diduga mencatut nama sebagai Ketua Tim Media Center Bapak Gubernur Sulut Mayjen (Purn) Yulius Komaling, sehingga diberikan SK Plt Ketua PWI Sulut oleh Zulmansyah Sekedang sebagai Ketum PWI Pusat hasil kongres luar biasa ilegal,” tegas Voucke Lontaan, Ketua PWI Sulut Periode 2021-2026.
Karena itu hasil rapat ‘Zoom Meeting’ pengurus PWI Sulut bersama 15 pengurus KSB (Ketua, Sekertaris dan Bendahara), Jumat malam (28/2/2025), dengan tegas menolak Ketua Plt Sulut Vanny Laupatty sesuai dengan SK yang dikeluarkan Zulmansyah Sekedang. Mereha menegaskan, SK Plt Ketua PWI Sulut itu abal-abal.
“Jabatan saya sebagai Ketua PWI Sulut berakhir 30 Maret 2026. Tunggu saja bila jabatan saya berakhir kita buat konferensi. Bagi teman-teman, siapa saja yang mau mencalonkan diri, silahkan asalkan memenuhi persyaratan. Saya sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi, sudah dua periode. Supaya fair, bertarung di konferensi nanti,” jelas wartawan Media Indonesia ini.
Karena itu Voucke Lontaan menyatakan tidak habis pikir dengan tindakan Vanny Laupatty. “Tindakan ini inkonstitusional,” ujar Voucke.
Dalam pertemuan ‘Zoom Meeting’ itu, para peserta mempertanyakan, siapa orang yang melindungi Vanny Laupatty, sehingga dia bisa mendapatkan SK Plt Ketua PWI Sulut.
“Ia (Vanny Laupatty) tidak saling kenal dengan Ketua PWI Pusat Zulmansyah Sekedang hasil kongres luar biasa ilegal. Jadi, saya menduga ia mencatut nama Bapak Gubernur Sulut Mayjen (Purn) TNI Yulius Komaling mengaku sebagai Ketua Tim Media Center YSK,” kata Voucke Lontaan.
Voucke menegaskan, Vanny Laupatty sudah 10 tahun lebih KTA PWI-nya tidak pernah diperpanjang lagi. Dengan begitu, keanggotaannya dinyatakan gugur. ”Hal seperti ini merupakan pelecehan terhadap organisasi PWI Sulut yang sampai saat ini kami solid dan kompak hingga di 15 kabupaten/kota,” ujar Voucke Lontaan.
‘Zoom Meeting’ itu sendiri dihadiri ketua dan pengurus PWI 15 kabupaten/kota. Masing-masing adalah, PWI Talaud, PWI Kabupatem Kepulauan Sitaro, PWI Kabupaten Kepulauan Sangihe, pengurus dan Ketua PWI Kota Kotamobagu, PWI Kota Bitung, PWI Kota Tomohon, PWI Kabupaten Minahasa, PWI Kabupaten Minahasa Utara, PWI Kabupaten Mitra, PWI Kabupaten Bolaang Mongondow, PWI Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, PWI Kabupaten Bolaang Timur, PWI Kabupaten Minahasa Selatan, dan PWI Manado.
“Pak Ketua PWI Sulut, sampai sekarang yang kami akui adalah Voucke Lontaan. Kalau ada SK Plt Ketua PWI Sulut lain yang Saudara Vanny Laupatty, itu tidak sah,“ kata Ketua PWI Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Patris Babay.
Hal senada disampaikan para Ketua PWI Kabupaten Minahasa Christian Tangkere, Ketua PWI Tomohon Teri Wagiu, dan pengurus PWI Kabupaten Sangihe Anda Gansalangi, bersama pengurus dan Ketua PWI Kota Bitung Tezar.
“Kita PWI di bawah satu komando Ketua PWI Sulut Bung Voucke Lontaan, tetap kompak dan solid. Tidak perlu kita buang-buang energi mau bahas hal Plt Ketua PWI Sulut. Biarkan saja mereka buat organisasi sediri,” tegas Ketua PWI Tomohon Terry Wagiu.
Tanggapan Ketua PWI Kota Kotamobagu Junaidi Amrah, Ketua PWI Bolmong Sandi Parasana, Ketua PWI Kabupaten Minahasa Selatan Tamura Watung, dan Ketua PWI Kabupaten Minahasa Utara Raymond Wowor bersama Sekretaris Sweidy Pongoh juga sama. Demikian juga Ketua PWI Bolaang Mongondow Timur Erwin Winerungan.
“Voucke Lontaan sampai saat ini tetap Ketua PWI Sulut, sampai periode 30 Maret 2026. Kami tidak kenal dan menolak Ketua Plt PWI Sulut Vanny Laupatty, karena dasar hukum tidak jelas,” tegas mereka.
Dalam ‘Zoom Meeting’ itu juga usulkan masalah ini dilaporkan ke aparat kepolisian daerah setempat. Sebab, dinilai sudah melakukan pencemaran nama baik organisasi PWI Sulut yang sah.
Sekretaris PWI Sulut Merson Simbolon dan Bendahara PWI Sulut Feybe Lumanau mengatakan, PWI sebagai organisasi profesi tentunya selalu terus menjaga kemitraan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Tupoksi seorang wartawan melakukan kontrol sosial demi membangun dan mensejahterakan rakyat Sulawesi Utara,” kata Merson yang lulusan Lemhanas Angkatan 60 ini.
Dikatakannya, hampir 800-anggota PWI Sulut sekitar 80 persen sudah mengikuti program Dewan Pers yakni, uji kompetensi wartawan, sebagai salah satu program kerja, agar dalam menjalankan tugas benar,profesional, dan menjaga marwah organisasi PWI. Para wartawan yang bernaung di PWI semuanya bekerja pada media massa yang jelas.
Ketua PWI Tomohon Terry Wagiu menambahkan, Plt Ketua PWI Sulut Vanny Laupatty apa punya media. Menurutnya, ini perlu dipertanyakan.
“Setahu saya Vanny Laupatty pernah bekerja sebagai wartawan. Tapi, sekarang media massa tempatnya bekerja boleh dibilang saat ini kabur,” jelas Terry yang juga Pemred Media Online Liputan Kawanua.com ibi.
sumber | RELIS
