topmetro.news, Jakarta – Mangkraknya bangunan Apartemen Meikarta di Cikarang Jawa Barat, sepertinya salah satu persoalan yang jadi perhatian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Selain telah melaporkan keluhan korban Meikarta ke Presiden RI Prabowo Subianto, Ara (sapaan akrabnya) juga akan mengundang pihak terkait untuk bertemu, termasuk media yang mengiklankan Meikarta.
Bukan tanpa alasan Ara memanggil media nasional yang mengiklankan apartemen tersebut. Sebab menurut putra Sabam Sirait ini, sebagai bentuk independensi, media tentu harus mengawal prosesnya juga.
“Katanya independen dan terpercaya, makanya saya mau tes, Meikarta pasang iklan di tempat kamu, kamu kawal apa enggak?” tegas Ara, di Kantor Kementerian PKP, Rabu (16/4/2025).
Sebelumnya, Ara menyebut akan memanggil bos Lippo Group, James Riady dan John Riady, terkait kasus mangkraknya pembangunan Apartemen Meikarta. Rencananya, Menteri Ara akan mempertemukan mereka dengan korban-korban Meikarta, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4/2025) depan.
“Saya Rabu (23/4/2025) undang James Riyadi sama anaknya John Riyadi untuk membereskan Mekarta di sini,” katanya.
Pertemuan itu, kata Ara, akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan. Pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta guna memastikan tuntasnya masalah ganti rugi korban proyek Apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.
Eks Pejuang
Selain soal Meikarta, Ara juga melaporkan soal adanya dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor-Timur (Timtim) di Kabupaten Kupang NTT. Yakni, adanya temuan pembangunan rumah tidak sesuai RKS (Rencana Kerja dan Syarat).
“Saya sudah laporkan soal rumah bagi eks pejuang Timor-Timur ini kepada Presiden RI. Karena tentu Pak Presiden RI Prabowo Subianto pernah berjuang untuk Merah Putih di sana dan sangat concern soal ini,” ujarnya.
Artinya, ada dua keluhan yang dilaporkan Menteri Ara kepada Presiden RI, yakni soal Meikarta dan rumah bagi eks pejuang Timtim. “Dua hal ini saya sudah laporkan dan diminta dituntaskan. Hukum harus ditegakkan, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan,” katanya.
Promosi Massif
Proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016 karena promosinya yang massif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.
Selain itu, perumahan dari Lippo itu tersandung sejumlah masalah hukum. Pemprov Jawa Barat sempat meminta Melikarta menghentikan proyek karena tak sesuai izin yang diajukan. Meikarta mengklaim lahan 350 hektar, padahal hanya mendapatkan rekomendasi izin 84,6 hektar.
Pada 2018, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang menjadi pengembang Meikarta digugat pailit oleh PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi. Gugatan atas anak usaha Lippo itu dicatat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.
Meikarta juga terseret kasus suap perizinan. KPK meringkus 10 orang dalam OTT di Kabupaten Bekasi, Oktober 2018. Para pejabat Kabupaten Bekasi diduga menerima Rp7 miliar sebagai bagian dari ‘commitment fee fase’ pertama Rp13 miliar.
KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro di kasus itu.
berbagai sumber
