TOPMETRO.NEWS – Refly Harun lewat kanal YouTube pribadinya pada Jumat 18 April 2025 membacakan 8 tuntutan para purnawirawan.
Dokumen itu diteken mantan Wakil Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan KSAD Jendral TNI (Purn) Tyasno Soedarto, (4) mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafi Asnan.
Lembar tuntutan Februari 2025 itu, tanda tangan mantan Wapres Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno turut tercantum dalam kolom ‘Mengetahui’.
Tuntutan ini diklaim mendapat dukungan dari ratusan purnawirawan, termasuk 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.
Menanggapi hal ini, Desmanjon Purba mantan Ketua Bapilu PSI Jabar mengatakan Refly Harun sedang memberi pelajaran buat anak bangsa khususnya para purnawirawan itu agar tuntutan ataupun aspirasi bagi negara ini harus didukung lewat online, bukan offline saja.
“Buktinya, sejak Februari 2025, tidak ada riak-riak apapun terkait 8 tuntutan itu. Pada April 2025, tuntutan itu baru muncul ketika Refly Harun membahasnya di kanal YouTube miliknya. Barulah ada agak mewarnai perbincangan nasional. Ini era medsos dan Refly Harun tahu itu,” kata Desmanjon Purba dalam siaran persnya yang diterima TOPMETRO.NEWS pada Selasa 22 April 2025.
Para purnawirawan, lanjut Desmanjon Purba, tidak menggunakan media publikasi sosial di Februari 2025 lalu.
Sehingga, menurut dia, hal itu tidak diketahui publik.
Pegiat media ini menilai, Refly ingin menegaskan ke para purnawirawan bahwa era sekarang sudah jauh berubah dalam hal teknologi informasi.
Di negara ini, urainya pula, kaum remaja hingga usia produktif mayoritas sudah mampu bermedia sosial secara maksimal.
Sementara eranya para purnawirawan, jabarnya lagi, belum ‘trend’ menggunakan medsos. Kondisi ini berbeda zaman dan sangat jauh keadaannya.
Desmanjon Purba mempertanyakan apa motif penayangan 8 tuntutan Refly Harun di YouTube tersebut, apakah masih relevan mengingat sudah tidak aktual lagi.
Februari, katanya, tuntutan diteken, lantas April baru muncul.
Perbedaan waktu yang signifikan ini, selidik alumni SMA Negeri 2 Pematangsiantar itu, menyiratkan antara Februari dan April sesuatu yang berbeda.
Pemerintah, tambah dia, mungkin saja sudah mengetahui 8 tuntutan para purnawirawan.
“Dan mungkin saja, sudah ada utusan ataupun tanggapan pemerintah yang ditujukan ke para purnawirawan. Atau apakah karena tidak ada tanggapan dari Pemerintah?” selidiknya.
Februari, sindir Desmanjon Purba, terkenal dengan Valentine-nya dan April terkenal dengan April Mop-nya.
Belum Move On?
Alumni Unpad Bandung ini mencatat 8 tuntutan para purnawirawan mulai dari (1) Kembali kepada UUD 1945 yang asli; (2) Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN; (3) Menghentikan PSN PIK-2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat, serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
Tuntutan ke (4) Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah RI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asal; (5) Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945 pasal 33; (6) Mereshuffle para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI Joko Widodo.
Sedang tuntutan ke (7) Mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas di bawah Kementerian Dalam Negeri; (8) Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK telah melanggar hukum.
“Dari 8 tuntutan ini, agak-agaknya mata panahnya mengarah ke Joko Widodo. Penolakan IKN (point 2); TKA Cina (point 3); Mereshufle para pejabat pro Jokowi (poin 6); dan 4) Impeachment Wapres Gibran Rakabumi Raka (Poin 8).”
Padahal, kata dia lagi, Jokowi sudah menjadi mantan Presiden dan saat ini sibuk menerima rakyat yang bertamu di rumahnya di Kota Surakarta.
“Saat Jokowi menjadi Presiden, IKN itu adalah produk keputusan negara. Sama juga dengan kemenangan Prabowo-Gibran, itu keputusan negara melalui pemungutan suara yang mayoritas rakyat Indonesa memberikan mandat bagi Prabowo-Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, 2024 – 2029,” katanya lagi.
Sepengamatan dia, banyak komentar berseliweran bahwa ada sebagian kecil anak bangsa ini belum sembuh juga alias move on atas hasil Pilpres 2024. Padahal para petarung pilpres 2014 dan 2019 antara Jokowi dan Prabowo sudah berpadu di 2024.
