TOPMETRO.NEWS – Terkait perdagangan bebas, Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand. Tanpa kesepakatan perdagangan bebas, daya saing barang ekspor Indonesia rendah lantaran terkena tarif bea masuk.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan Perkasa Roeslani, berujar lambatnya negosiasi perdagangan bebas dengan beberapa negara membuat pasar ekspor tergerus negara lain yang sudah lebih dulu mengantongi perjanjian perdagangan bebas.
Mereka diuntungkan dengan bea masuk 0% untuk komoditas tertentu, di Turki salah satu contohnya.
“Perdagangan bebas memang perlu. Kemarin saya pulang dari Turki menemani Pak Presiden, ekspor kita itu tadinya US$ 350 juta tahun 2014, tahun 2015 tinggal US$ 60 juta, tahun lalu tinggal US$ 5 juta, kenapa? Rupanya mereka ambil semua dari Malaysia, karena Malaysia sudah ada FTA (free trade agreement) sejak tahun 2015, sehingga lebih kompetitif,” kata Rosan di Jakarta, Senin (4/9/2017).
Menurutnya, pemerintah tak perlu terlalu cemas dengan adanya keterbukaan pasar, jika kesepakatan perdagangan bebas bisa dilakukan lebih hati-hati sehingga bisa saling menguntungkan.
“Kan free trade (perdagangan bebas) enggak semua kita buka, ada yang perlu kita pertahankan juga. Memang ketinggalan kayak dengan Vietnam yang sudah lebih dulu banyak melakukan perdagangan bebas, jadi barang-barang mereka tarifnya lebih kompetitif dibandingkan dengan kita,” pungkas Rosan sebagaimana dikutip dari detik.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin, Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan keunggulan daya saing Vietnam tak hanya banyaknya kesepakatan perdagangan bebas, baik lewat FTA (free trade agreement) ataupun lewat CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement). Namun juga kemudahan berinvestasi.
“Dibanding Vietnam saja kita banyak kalahnya, enggak hanya soal CEPA dan FTA, tapi labour (buruh) kita juga sangat rigit kan. Tenaga kerja kita membuat kita lebih enggak kompetitif. Dari segi competitiveness Vietnam ini memberikan banyak insentif kepada kemudahan berusaha. Dan dari segi regulasi dan kebijakan banyak mendukung, seperti untuk labour dan perizinan,” ujar Shinta. (tmn)
