topmetro.news, Medan – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2025.
Meski demikian, fraksi memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kota Medan, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya serapan anggaran, serta percepatan penyelesaian program pembangunan.
Pandangan akhir Fraksi PSI disampaikan Juru Bicara Fraksi PSI Jeremy Anindita, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (7/7/2026).
Jeremy menilai masih rendahnya realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
“Rendahnya serapan anggaran harus menjadi evaluasi serius. Perencanaan harus lebih matang agar SiLPA dapat ditekan dan program pembangunan berjalan tepat waktu,” ujarnya.
Fraksi PSI mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp6,32 triliun atau 90,80 persen dari target sebesar Rp6,97 triliun. Menurut PSI, deviasi PAD yang mencapai 16,54 persen menunjukkan perlunya penyusunan target pendapatan yang lebih realistis sekaligus optimalisasi seluruh potensi penerimaan daerah.
Karena itu, PSI mendorong Pemerintah Kota Medan memaksimalkan pendapatan dari berbagai sektor, seperti retribusi persampahan, parkir tepi jalan umum, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah melalui PUD Pasar, PUD Rumah Potong Hewan, dan PUD Pembangunan.
Selain peningkatan pendapatan, Fraksi PSI juga meminta PUD Pasar dan PUD Pembangunan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan melalui penyajian laporan keuangan yang lebih akuntabel.
Di sisi belanja daerah, PSI menyoroti realisasi anggaran yang baru mencapai Rp5,84 triliun atau 82,56 persen dari pagu anggaran sebesar Rp7,07 triliun. Menurut fraksi, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program di sejumlah perangkat daerah.
Untuk itu, PSI meminta setiap OPD memperbaiki kualitas perencanaan anggaran serta mempercepat penyusunan Detail Engineering Design (DED) sehingga pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan dan besaran SiLPA dapat ditekan.
Fraksi juga mendorong Pemerintah Kota Medan segera mengoperasikan berbagai fasilitas hasil proyek multiyears 2023–2024 agar investasi yang telah dibiayai APBD dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dalam bidang infrastruktur, PSI meminta Pemerintah Kota Medan memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II guna mempercepat normalisasi sungai sebagai salah satu solusi pengendalian banjir di Kota Medan.
Di sektor pelayanan publik, PSI menilai sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC) masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Fraksi juga meminta evaluasi terhadap rendahnya serapan anggaran di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang.
Selain itu, PSI turut menyoroti dampak penebangan sekitar 2.700 pohon di Kota Medan, mengusulkan pembentukan Satgas Anti Narkoba hingga tingkat lingkungan, serta meminta agar biaya operasional Bus Rapid Transit (BRT) ditanggung oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga tidak membebani APBD Kota Medan.
Menutup pandangan fraksinya, Fraksi PSI berharap, seluruh catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, efektivitas pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
reporter | Thamrin Samosir
