TOPMETRO.NEWS – Sejumlah truk dan para awak supir angkutan khusus Pelabuhan Belawan bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Sumatera Utara mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin (2/10/2017) guna menggelar aksi terhadap maraknya kutipan atau pungutan liar (Pungli) sejumlah Rp15 ribu per truk dengan modus parkir portal di KIM Mabar.
“Bahwa PT KIM sebetulnya dengan Organda sudah ada kesepakatan tidak akan terapkan (kutipan) ini, tapi tanpa ada pembicaraan lebih lanjut bulan Agustus (2017) lalu kita dikutip per unit sekali masuk ke KIM Rp15 ribu / truk, itu baru hanya mengantar, nanti menjemput juga dikutip 15 ribu,” kata Haposan Sialagan Ketua DPD Organda Sumut dalam orasinya.
Bahkan, menurut Haposan, ada sekira 7 ribu sampai 8 ribu kenderaan atau angkutan khusus di Pelabuhan Belawan dibawah Organda yang beroperasional di pelabuhan yang terkena kutipan, sehingga diperkirakan ada sekira miliaran rupiah masuk ke PT KIM.
Untuk itulah, Organda menuntut penghapusan juga pemberhentian kutipan liar dengan modus parkir portal di KIM Mabar saat ini. Selain itu, hentikan juga intimidasi terhadap para supir yang dilakukan oleh oknum PT KIM dan premanisme.
“Kita minta DPRD Sumut memanggil sejumlah pihak dan Kapoldasu segera turun tangan mengatasi soal kutipan dan intimidasi yang terjadi pada supir-supir,” ujarnya.
Lebih lanjut, meski secara terbuka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara diwakilkan oleh Baskami Ginting telah menerima para pendemo dari angkutan khusus Pelabuhan Belawan, namun dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut tetap menuntut adanya rapat resmi dengan harapan ada resume untuk dibawa mereka atasnama aksi yang sudah digelar mereka itu.
“Kami tak mau Bapak (Baskami Ginting) cuma terima kami disini (orasi di truk pendemo), kami mau diterima didalam agar ada resume sama kami sebagai bukti kami sama kawan-kawan di Pelabuhan Belawan bahwa aksi ini ada tanggapan dari dewan,” ujar Israel Situmeang salah seorang orator aksi meminta.
Sejumlah perwakilan aksi, selanjutnya dibawa ke lantai dua gedung DPRD Sumut tepatnya di ruang Komisi D DPRD Sumut, guna mendengarkan kembali harapan-harapan para supir dan Organda terhadap maraknya kutipan atau pungutan liar di PT KIM sehingga meresahkan para pengusaha truk dan supir.
“Yang keberatan sekarang ini masih angkutan khusus Pelabuhan Belawan dengan kutipan yang diberlakukan,” teriak Israel kembali.
Baskami Ginting didampingi Burhanuddin Siregar diruang Komisi D DPRD Sumut kepada koordinator aksi Parlin, berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan aksi tersebut.
“Kami akan jadwalkan pada bulan ini untuk menggelar rapat resmi, dengan mengundang PT KIM, perwakilan Organda, dan pihak-pihak lainnya, kita akan bahas ini, kenapa mesti ada kutipan itu,” pungkas politisi PDIP ini singkat.(TM/11)
