topmetro.news, Jakarta — Rencana Presiden Prabowo Subianto membebaskan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menuai dukungan dari kalangan akademisi.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat dan membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga sederhana.
Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014–2016 itu menyambut baik ketegasan Prabowo yang ingin memastikan biaya pendidikan negeri tidak lagi menjadi beban masyarakat.
Yuddy mengaitkan kebijakan tersebut dengan pengalaman pribadinya menempuh seluruh jenjang pendidikan di lembaga negeri.
“Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9).
Menurut Yuddy, meski biaya pendidikan negeri pada masa itu masih relatif ringan bagi orang tua dibandingkan sekolah swasta, berbagai kebutuhan belajar tetap menjadi beban. Kondisi tersebut dinilainya semakin terasa bagi keluarga pada era sekarang.
Sebagai akademisi berlatar ilmu ekonomi sekaligus politik, Yuddy menilai perdebatan mengenai sumber anggaran merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda kebijakan.
“Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu,” katanya.
Terkait pendanaan, Yuddy menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dapat menopang program tersebut. Pemerintah, kata dia, dapat melakukan efisiensi serta refocusing program pembangunan tanpa harus mengandalkan dana sitaan aset hasil korupsi.
Yuddy bahkan menilai gagasan tersebut dapat mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2027 secara bertahap.
Ia mengusulkan pemerintah terlebih dahulu menyisir sekolah-sekolah negeri tingkat dasar hingga SLTA di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan termiskin, khususnya di wilayah pedesaan.
“Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri,” ujarnya.
Yuddy menegaskan langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara.
Ia juga mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di satuan pendidikan negeri maupun yang diselenggarakan masyarakat.
“Kebijakan Presiden Prabowo ini menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam tindakan nyata. Kalau ini berjalan, kita sedang membangun tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk naik kelas, persis seperti yang saya alami dulu,” ujarnya.
Ia berharap program tersebut dirancang dengan tahapan matang dan tata kelola yang akuntabel agar manfaatnya benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Rencana menggratiskan pendidikan negeri kembali ditegaskan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta, pertengahan September lalu.
Prabowo menyatakan biaya pendidikan negeri mulai dari SD hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat.
Kepala Negara kemudian menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu (23/9/2026) untuk membahas mekanisme mewujudkan kebijakan tersebut di seluruh jenjang pendidikan.
Penulis |Erris
