topmetro.news, Samosir – Penguatan kelembagaan kelompok tani dan kemudahan akses permodalan menjadi bagian penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diajukan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Kebijakan tersebut dirancang untuk membantu petani mengembangkan usaha tani, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Hal itu disampaikan dalam nota pengantar Bupati Samosir Vandiko Gultom yang dibacakan Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk pada rapat paripurna DPRD Samosir, Senin (9/11/2026).
Dalam substansi Ranperda, pemberdayaan petani diarahkan untuk menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu berkembang secara mandiri dan berdaya saing.
Strategi yang dirancang mencakup pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian, serta penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan.
Kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian.
Di sisi lain, perlindungan petani dirancang melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha tani, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, bantuan dan subsidi, hingga perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat kejadian luar biasa.
Ranperda tersebut juga memuat pengembangan komoditas unggulan serta perlindungan petani dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat.
Bupati dalam nota pengantarnya menyampaikan bahwa petani perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan yang lebih baik.
Penyusunan regulasi ini mengacu pada kebijakan daerah yang telah berjalan, di antaranya Peraturan Bupati Samosir Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pangula Na Ture.
Melalui pembahasan Ranperda bersama DPRD, pemerintah daerah berharap terbentuk landasan hukum yang lebih komprehensif dalam memperkuat kelembagaan, perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Samosir.
reporter | Tetty
