TOPMETRO.NEWS – Untuk mencegah penyelewengan terhadap Anggaran Dana Desa (ADD), Polres Pelabuhan Belawan menerapkan himbauan dan sosialisasi kepada sejumlah kepala desa yang masuk wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.
Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Yayang Rizky Pratama pada hari ini mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa informasi adanya penyelewengan dana desa diwilayah hukumnya. Pihaknya telah menerima 4 laporan dalam bentuk informasi yang disampaikan masyarakat, untuk membuktikan adanya penyelewengan dana yang bersumber dari pemerintah, pihaknya melakukan penyelidikan untuk memperoleh data akurat.
“Untuk wilayah kerja kita meliputi 2 kecamatan yakni Kecamatan Labuhan Deli dan Kecamatan Hamparanperak masuk Kabupaten Deliserdang dengan jumlah 13 desa. Sampai saat ini, belum ada penemuan penyelewengan secara data yang mereka terima,” kata Yayang.
Dijelaskan perwira berpangkat tiga balok emas ini, Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan sosialisasi, himbauan dan pencegahan kepada pejabat desa dalam menggunakan dana desa.
Harapannya, dengan adanya pemberitahuan kepada pejabat desa, penyelewengan anggaran untuk membangun desa tidak ada terjadi penyimpangan di 2 kecamatan wilayah kerja mereka.
“Kita sudah membentuk tim mengawasi penggunaan dana desa, apabila ada temuan yang menyimpang akan segera diselidiki untuk disidik dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” jelas Yayang.
Sementara itu, Tokoh Pemuda Deliserdang, Ok Muhammad Hatta mengatakan, penyelewengan anggaran dana desa sangat kecil, karena tim pendamping pengawasan dalam menjalankan anggaran desa sudah cukup akurat.
Selain itu, kata Hatta, anggaran yang akan diperuntukkan untuk membangun desa sudah sesuai dengan draft pembelanjaan, artinya, mekanisme penggunaan anggaran sudah sesuai dan diawasi dari berbagai pihak.
“Sekarang ini, bukan lagi kami yang membangun desa, tapi desa yang membangun kami, untuk itu anggaran yang cukup jelas draft belanja dan pengawasanya, sangat kecil kemungkinan adanya penyelewengan,” kata Hatta.
Walaupun demikian, kata Hatta, kepada pejabat desa perlu hati-hati terjadinya kesilapan atau kekeliruan, ini perlu menjadi perhatian serius.
“Kita berharap dengan ada pelatihan dan panduan dalam menggunakan dana desa, tidak ada penyimpangan. Agar, pembangunan desa sesuai dengan nawacita presiden dapat berkembang untuk kepentingan masyarakat banyak,” ungkap Hatta.(TM/14)
