topmetro.news – Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengklaim, bahwa Rakyat Indonesia tak menginginkan Presiden Jokowi kembali menjadi presiden. Kata dia, sebagaimana dikutip dari beritasatu.com, Selasa (30/2/2018), masyarakat ingin ada pemimpin baru, dan itu adalah Prabowo.
“Masyarakat sudah tak menginginkan Jokowi kembali menjadi presiden di periode berikutnya,” kata Wakil Ketua DPR RI ini, seraya mengklaim, bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, masyarakat merasakan hidup makin susah.
DEKLARASI CAPRES PRABOWO
Partai Gerindra sendiri akan mencalonkan kembali ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Rencananya, deklarasi Prabowo sebagai bakal calon presiden, akan dilakukan tak lama lagi.
“Ya Insya Allah, kalau kami di Gerindra hampir tidak ada perbedaan pendapat dan aklamasi pasti akan mencalonkan Pak Prabowo,” kata Fadli Zon.
Prabowo sendiri disebutnya bersedia bahkan sudah semakin siap untuk menjadi calon presiden kembali. Menurut Fadli, hal itu juga sejalan dengan harapan masyarakat yang ingin ada pemimpin baru.
Secara terpisah, ketika ditanya tanggapannya soal Prabowo kembali maju jadi calon presiden, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan rencana Partai Gerindra itu.
Dirinya sendiri, sebagai bakal calon presiden yang akan diusung PAN, belum merencanakan ada deklarasi. “(PAN) masih belumlah. Saya kan pendukung Pak Jokowi,” kata Zulkifli.
TERSERAH PILIHAN RAKYAT
Sementara, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menanggapi pernyataan Fadli Zon, menyebutkan, biar rakyat yang menentukan.
“Kalau saya, ini semuanya tergantung rakyat. Kita sudah bersyukur memiliki proses demokrasi yang sangat konstitusional, elektoral terbuka one man, one vote, one value. Jadi kalau seseorang mau maju capres atau cawapres sepanjang dia memenuhi kualifikasi untuk maju, memenuhi presidential threshold 20 persen ya, silakan saja,” ujar Taufik di Gedung DPR RI, Rabu (31/1/2018).
Taufik mengungkapkan, masalah siapa yang menang dan kalah nantinya tergantung dari pilihan masyarakat itu sendiri. Ia menilai, siapa pun tidak bisa menghakimi seseorang agar tidak boleh maju ke Pemilu, sepanjang orang tersebut mampu menggalang dukungan batas minimal konstetasi 20 persen.
“Ya sudah itu berarti secara konstitusional dia berhak mendapatkan tiket untuk maju. Masalah dipilih atau tidak itu tergantung masyarakat yang memilih,” katanya. (TM-RED)
