topmetro.news – Ketua DPRD Sumatera Utara H Wagirin Arman mengajak kalangan anggota DPRD DKI Jakarta, agar memperjuangkan kepala daerah (KDh) gubernur, bupati, dan walikota kembali dipilih melalui DPRD atau tanpa pemilihan langsung lagi. Artinya pilkada kembali ke DPRD lagi.
Alasan Wagirin Arman, sistem pemilihan KDh langsung saat ini selain menghabiskan banyak biaya, juga rentan melanggar nilai-nilai Pancasila.
Usulan tersebut disampaikan Wagirin Arman saat menerima kunjungan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) DPRD DKI Jakarta di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (8/3/2018).
Kunjungan Bamperda DPRD DKI Jakarta tersebut dipimpin Wakil Ketua Merry Hotma Purba diikuti sejumlah anggota yakni Dwi Ratna, H Hamidi, M Ashraf, Najim Natal Sitinjak, Rois HS, HA Nawawi, Fajar S, Sereida Tambunan, Pantas Nainggolan, dan R Akbar Lubis.
Wagirin mengaku usulan agar pemilihan KDh kembali dilakukan di DPRD juga sudah disampaikannya kepada salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. “Sebab kita sudah lakukan pilkada langsung, namun OTT malah terjadi dimana-mana, akibat sistem ini,” katanya.
PILKADA LANGSUNG LEMAHKAN KINERJA
Jelas politisi Partai Golkar ini, sistem pilkada langsung saat ini rentan menimbulkan deal-deal politik dan kepentingan yang bermuara pada buruknya kinerja kepala daerah. Ia juga mengatakan, pilkada langsung mengajarkan pragmatisme ke tengah masyarakat.
“Selain itu, sistem pilkada saat ini juga rentan mengakibatkan terjadinya perpecahan di masyarakat. Bayangkan, kita punya 34 provinsi, setiap provinsi pasti menganggarkan untuk penyelenggaraan pemilu. Sumut saja menggelontorkan Rp1,2 triliun. Itu digunakan untuk membangun demokrasi katanya. Dalam proses ini, sejak adanya pilkada langsung menimbulkan budaya baru, budaya pragmatis di masyarakat seolah pilkada menjadi pesta kecil. Siapa yang membawa beras, membawa uang, tidak peduli orang itu baik atau tidak,” papar Wagirin.
Untuk itu, lanjut Wagirin, pihaknya berharap DPRD DKI Jakarta turut serta menyuarakan usulan pemilihan kepala daerah cukup di DPRD kepada rekan-rekan DPRD lainnya di tanah air. “Sebab kita khawatir, sistem ini akan terus membuat rakyat semakin terpecah belah dan memakan biaya yang cukup besar,” katanya.
DITANGGAPI POSITIF
Usulan Wagirin tersebut langsung ditanggapi positif kalangan anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir.
“Kunjungan kita ke DPRD Sumut yang langsung diterima ketua dewannya, ini merupakan pertemuan yang sangat memberikan banyak masukan. Selain persoalan pembahasan Perda RPJMD yang merupakan fokus utama kita datang kesini, kita juga menerima masukan yang sangat bagus soal usulan pemilihan gubernur yang sudah selayaknya sama-sama kita sikapi. Untuk itu, usulan yang bagus ini akan kami sampaikan nantinya kepada Ketua DPRD DKI Jakarta,” kata Merry Hotma.
Sebelumnya, Wagirin juga membeberkan kinerja Bamperda DPRD Sumut yakni bernama BPPD. “Kami telah melakukan perubahan RPJMD yang sebelumnya telah ditetapkan. Namun terpaksa harus kami revisi. Revisi yang kami lakukan tidak terlepas mengacu atau penyesuaian pada Nawacita Presiden Jokowi,” katanya.
Selain itu, revisi terhadap RPJMD yang sebelumnya telah disusun untuk 2013-2017, terpaksa harus dirombak terkait penilaian dewan soal adanya program yang dinilai tidak berpihak rakyat atau muluk-muluk.
“Seperti program pembangunan 15 ribu lokal sekolah. Sebab setelah kita lihat dan amati ternyata kesannya muluk-muluk, karena tidak terjadi sehingga kita pangkas atau hapus,” katanya. (TM-ERRIS)
