Topmetro.news – Kader pengurus legalisir ijazah JR Saragih bakal terancam dipecat Partai Demokrat. Akibat leges ijazah yang bermasalah itu pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bacawagub Sumut JR Saragih-Ance Selian tetap tak diloloskan KPU Sumut pada Pilgubsu 2018 karena tidak memenuhi syarat (TMS).
Partai berlambang mercy itu juga diminta untuk memecat kader yang menjadi petugas teknis pengurus berkas calon khususnya soal legalisir ijazah.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Tahan M Panggabean mengatakan, pihaknya tetap meyakini keberadaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) merupakan dokumen yang sama kedudukannya dengan yang asli.
Namun, dirinya melihat bahwa KPU dalam hal ini memandang putusan Bawaslu terkait legalisir ulang ijazah JR Saragih secara leterlek atau berdasarkan teks.
“Jadi semuanya tergantung langkah di PTTUN. Karena sejak awal kita melihat KPU, dari pernyataan-pernyataannya menekankan bahwa Pak JR itu TMS. Maka itu kita khawatir dan menggugat ke PTTUN,” sebut Tahan Panggabean, Minggu (18/3/2018).
Jadi Tanggungjawab Oknum
Sementara terkait persoalan berkas legalisir ijazah, Tahan Panggabean mengatakan, hal ini harus menjadi tanggungjawab oknum yang dipercayakan mengurus pemberkasan tersebut hingga ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Hal itu kemudian membuat JR Saragih ditetapkan tersangka soal pemalsuan tandatangan Kepala Dinas. Padahal menurutnya, secara teknis, tugas itu sudah diserahkan kepada kader dimaksud dengan inisial SB.
“Harusnya yang melakukan itu yang bertanggungjawab. Makanya kita sudah usulkan yang bersangkutan dipecat, tidak boleh lagi mengatasnamakan Demokrat. Karena itu pengurusannya sudah dipercayakan ke dia, ternyata seperti ini. Bayangkan bahayanya tindakan dia inikan,” ujar Tahan.
Dirinya meyakini, kepercayaan yang diberikan JR Saragih kepada petugas karena faktor teknis dan kesibukan yang harus dijalani Ketua Demokrat Sumut itu sebagai Bupati Simalungun. Namun selain persoalan dokumen, Tahan juga menilai ada unsur yang tidak bisa dilepaskan dari perhatian, yakni tentang isu politik pencalonan di Pilgub Sumut.
“Pertama, tidak mungkin SKPI itu bisa keluar kalau tidak ada ijazahnya atau kalau Pak JR bukan alumni dari sekolah itu. Hanya saja ini kan isunya seksi, Pilgub Sumut, apalagi di daerah, kader-kader sudah bergejolak,” katanya.(tmn)
sumber: jpnn
