topmetro.news – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto membantah jika poros ketiga gagal terbentuk. Sampai saat ini Partai Demokrat masih terus berkoordinasi untuk mencari jalan terbaik di Pilpres 2019.
“Itu tidak benar (gagal). Semuanya masih berkoordinasi. Jadi judgement-judgement itu tidak perlu kita laksanakan karena semuanya masih dalam rangkaian perjalanan koordinasi tersebut,” terang Agus di Gedung DPR, Selasa (20/3/2018).
Ia mengatakan, hingga saat ini proses menuju ke sana masih berjalan. Sehingga apabila ada pandangan bahwa poros ketiga gagal terbentuk, tidak perlu dibesar-besarkan. Terlebih hingga saat ini waktu masih tersedia dan pihaknya meyakini semuanya berjalan dengan baik.
Tidak hanya itu, Partai Demokrat juga masih menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi ‘the next leader’ dalam artian apa pun. “Saat ini kami sedang berusaha dan berkoordinasi dengan berbagai kemungkinan, sehingga nantinya AHY benar-benar jadi ‘the next leader’,” tutupnya
PENENTU CAWAPRES JOKOWI
Sementara, Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan, bahwa keputusan soal siapa sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Jokowi di Pilpres 2019 akan diputuskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif dalam memutuskan. Namun, sudah ada beberapa kriteria yang dibahas sebagai masukan dari kader.
Kata Basarah, soal kriteria itu sebenarnya sempat dibahas oleh para kader PDI Perjuangan dalam rapat kerja nasional III di Bali beberapa waktu lalu.
Ada beberapa kriteria bakal cawapres yang dianggap cocok untuk pendamping Jokowi. Yang pertam, ideologinya yang harus nasionalis relijius. Kedua, sang cawapres memiliki visi kenegaraan yang sesuai dengan poin-poin pada Pembukaan UUD 1945.
“Tujuan bernegara Sang Cawapres harus sesuai UUD 1945,” kata Basarah, pada akhir pekan lalu.
Syarat berikutnya adalah elektoral, di mana cawapres harus menambah elektabilitas Jokowi, dan bukan menurunkan.
PELUANG JUSUF KALLA
Selanjutnya adalah syarat cawapres punya ‘chemistry’ dengan Jokowi. Dalam artian Jokowi akan nyaman bekerja bersama melaksanakan program-program pembangunan bangsa yang ada.
“Nama-nama sudah ada, cuma masih dalam pengkajian,” imbuhnya.
Lalu bagaimana dengan peluang Jusuf Kallla (JK) untuk kembali maju sebagai cawapres Jokowi Basarah mengakui bahwa memang ada yang mewacanakan agar kembali menggandengkan Jokowi-JK di Pilpres 2019.
Namun, dalam perkembangannya, ada perdebatan soal larangan kepada seseorang yang pernah menjabat wakil presiden selama dua periode untuk maju kembali di Pilpres untuk jabatan yang sama.
“Nah, perdebatannya, apakah dua periode JK ini masuk dalam ketentuan UUD kita soal masa jabatan presiden dan wapres Ini sedang dikaji banyak pihak. Apakah Pak JK sudah masuk aturan dua kali masa kerja itu Masih ada perdebatan. Belum selesai,” ujar Basarah. (TM-RED)
sumber: beritasatu.com
