topmetro.news – Politisi PDIP, Puan Maharani mengatakan partainya siap dengan nama-nama cawapres untuk Jokowi di pilpres. Ia mengatakan, PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki kursi cukup besar di parlemen, mempunya kader-kader terbaiknya.
“Untuk cawapres banyak hal yang sudah kami lakukan secara internal tertutup terbatas. Jadi ini kan waktunya masih 4 bulan, Insya Allah PDIP siap punya nama-nama cawapres,” ujar Puan di Gedung DPR.
Hal tersebut, katanya, sudah dikaji secara internal tertutup terbatas untuk kemudian diumumkan siapa saja nama-namanya. Ada pun untuk partai-partai lainnya, dimungkinkan saja pihaknya berkoalisi untuk lebih bisa membangun bangsa dan negara. Menurutnya, tidak hanya butuh dua parpol saja untuk bergabung tetapi jika seluruhnya bersama-sama akan lebih baik.
Sementara itu, dari pertemuan antara PDIP dengan Golkar yang disebut-sebut bahwa Jusuf Kalla (JK) akan menjadi ketua penjaringan, Puan mengaku belum mendengarnya. Namun diakuinya memang ada usulan tentang bagaimana sinergi PDIP dan Golkar dijembatani dengan senior partai baik itu yang masih aktif mauoun tidak.
“Yang pasti semoga dalam pertemuan yang dilakukan ketua umum dan sekjen akan ada tindak lanjutnya dengan Ketua Umum Golkar dan Ketum PDIP dan kami akan bersama-sama tetap mendukung program Pemerintah Presiden Jokowi dan sampai 2019,” pungkasnya.
SBY AJAK HATI-HATI
Politisi senior PAN Amien Rais dinilai sebagai figur yang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dahulu juga pernah dikritik Amien.
“Pak Amien Rais tokoh yang kritis. Zaman saya mungkin lebih keras mengkritik saya, menyerang pemerintah, macam-macam lah. Memang Beliau ceplas ceplos. Suka sekali menyampaikan kritikan,” demikian SBY.
Hal tersebut disampaikan SBY saat jumpa pers di sela-sela kegiatan kunjungan ke Jawa Barat (Jabar) atau SBY Tour de Jabar, di Purwakarta, Jabar, Rabu (21/3/2018). “Mungkin Pak Amien, kita sama-sama makin tua. Sebagai sahabat mungkin lebih berhati-hati dalam menyampaikan statement (pernyataan),” ujar SBY.
Meski begitu, ditegaskan SBY, apabila memang mempunya data, maka Amien tak bisa dihalang-halangi memberikan pendapat. Sebab, setiap warga negara dijamin konstitusi untuk mengeluarkan aspirasi dan pendapat.
“Bayangkan kalau rakyat enggak boleh bicara. Mulutnya diplester. Itu malah berbahaya,” tegasnya.
MENGKRITIK ANCAMAN
Seperti diberitakan, Amien menyebut kebijakan pembagian sertifikat lahan oleh Presiden Jokowi merupakan pembohongan. Menanggapi itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengancam bakal membuka dosa-dosa Amien
“Isu yang muncul ketegangan atau bahasa publiknya, Luhut Pandjaitan versus Amien Rais. Dua-duanya sahabat saya. Saya bersahabat dengan Pak Amien Raies, demikian juga saya bersahabat dengan Pak Luhut Pandjaitan,” ungkap SBY yang mencermati pro dan kontra antara Luhut dan Amien.
Menurut SBY, pemerintah perlu meminta penjelasan Amien, letak pembohongan pemberian sertifikasi. Nantinya, rakyat yang akan menilai pihak mana yang benar dan salah.
“Kepada Pak Luhut Pandjaitan sahabat saya. Mungkin harus mengurangi statement yang nadanya ancaman. Tidak baik,” ucap Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Ditambahkan, pemerintah tentu memiliki kekuasaan. Namun, kekuasaan tersebut bukan untuk menakut-nakuti rakyat dan mengancam pihak tertentu. “Harapan saya untuk pemerintah tidak perlu arogan. Bikin lah hubungan yang baik, negara dan rakyat,” imbuhnya.
KEBEBASAN TAK ABSOLUT
Sebaliknya, rakyat juga tidak dapat menggunakan kebebasan secara absolut. Apabila ini dilaksanakan, SBY optimistis masa depan Indonesia semakin baik.
“Dulu saya memimpin, kurang apa kritikan, dihajar, dihujat. Tapi pemerintahan saya tidak jatuh. Ekonomi tetap 6 persen. Cuma yang dulu mengkritik saya, sekarang banyak diam. Tidak apa-apa kok,” tegasnya.
Dia mengingatkan agar kritikan tak menjurus fitnah, apalagi kepada kepala negara dan pemerintahan. “Tidak boleh memfitnah presiden. Saya begitu, dikritik ribuan kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar. Tapi kalau fitnah, saya bawa ke ranah hukum,” tukasnya.
Pada bagian lain, dia menjelaskan, kebijakan sertifikasi tanah pernah dilaksanakan pemerintahannya dulu. Dirinya juga sempat memimpin penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat.
“Memang tidak selalu diberitakan oleh media waktu itu. Tapi saya tahu saya pernah memimpin penyerahan sertifikat. Kemudian selebihnya mengalir sesuai dengan fungsi BPN (Badan Pertanahan Nasional) atau pejabat publik yang lain,” katanya. (TM-RED)
sumber: beritasatu.com
