You are here
Mendagri: Gunakan Hak Pilih Pilkada Serentak 2018 Nasional 

Mendagri: Gunakan Hak Pilih Pilkada Serentak 2018

topmetro.news – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bakal digelar 27 Juni 2018. Pesta demokrasi memilih pemimpin daerah tersebut digelar di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Mendagri Tjahjo Kumolo pun mengajak masyarakat menyukseskan pilkada tahap ketiga itu. Salah satu caranya mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih.

“Gunakan hak pilih untuk memilih kepala daerah yang akan menjadi pemimpin daerah dalam lima tahun ke depan,” kata Tjahjo, Kamis (14/6/2018).

Ia optimistis setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berkomitmen menggerakkan roda pembangunan di wilayah masing-masing. “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghadirkan rasa aman, tertib dan damai,” ujarnya.

Ia berharap kepada masyarakat, pasangan calon (paslon), tim sukses, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), termasuk tokoh agama agar menjunjung tinggi persatuan. Selain itu, harmonitas kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dijaga.

Walau ada perbedaan pilihan politik menurut dia, rasa kekeluargaan dan kekerabatan sepatutnya dijunjung tinggi. “Berbeda pilihan jangan sampai memutus tali persaudaraan. Keberlangsungan hidup masyarakat dan negara harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo meyakini aparat penyelenggara dan pengawas, pihak keamanan yaitu TNI/Polri dan pemerintah daerah (pemda) akan bekerja profesional. Demikian halnya tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, insan pers dan lembaga-lembaga keagamanan berkomitmen bersatu-padu memelihara iklim kondusif.

“Sekali lagi, kami ajak semua pihak agar menghadirkan kesejukan dalam berkompetisi dalam pilkada. Menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ajaran agama,” tandas Mendagri Tjahjo Kumolo.

Bijak Pilih Kepala Daerah

Masa kampanye Pilkada serentak 2018 akan berakhir pada 26 Juni 2018. Selama masa kampanye sejak pertengahan Februari 2018 lalu, para kontestan yang berlaga di 171 daerah sudah menyampaikan visi, misi, serta janjinya kepada masyarakat.

Selama proses Pilkada, terdapat sejumlah calon kepala daerah yang dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran terlibat transaksi suap dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara. Pada akhir masa kampanye, KPK kembali mengingatkan masyarakat untuk bijak dan teliti memilih calon pemimpin, terutama menyangkut komitmen pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan agar para kandidat berjuang tanpa harus meninggalkan beban yang berat bagi rakyat apabila dirinya terpilih. Diungkapkan, beban tersebut dapat berupa janji yang tak realistis atau politik uang.

“Beban berat itu bisa datang dari janji-janji yang tidak realistis, politik uang, tidak konsisten kata dan perbuatan,” kata Saut kepada awak media, Senin (11/6).

Untuk pemilih, Saut berharap masyarakat dapat mempertimbangkan secara teliti kelebihan dan kekurangan setiap pasangan. Cari yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya.

Selain itu, Saut mengingatkan untuk tidak memilih calon kepala daerah yang terindikasi berintegritas rendah atau bahkan melakukan praktik politik uang. Saut juga meminta masyarakat tak segan melaporkan jika menemukan indikasi adanya politik uang.

“Memilih pemimpin itu harus dengan pikiran hati dan perbandingan yang detail satu calon dengan calon yang lain. Jangan lihat di permukaan. Dan Laporkan kalau ada yang main money politics ke pihak yang kompeten,” tegas Saut. (TM-RED)

sumber: beritasatu.com

274 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment