You are here
Dituding tidak Netral, ini Kata Polisi Nasional 

Dituding tidak Netral, ini Kata Polisi

topmetro.news – Mabes Polri menanggapi tudingan SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat, yang mengatakan ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018.

”Prinsip Polri netral. Kalau ada anggota yang tidak netral kita tindak tegas. Ada mekanismenya melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan-pemeriksaan. Kapolri tidak segan untuk menindak anggota yang tidak netral,” kata Karo Penmas Polri Brigjen M Iqbal, Minggu (24/6/2018).

Sebelumnya SBY mengaku sudah berulang kali meminta agar ketiga lembaga negara itu netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.

“Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya. Bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum,” kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018) kemarin.

Tuduhan Berlebihan

Sementara, Ketua Bidang Kehormatan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komaruddin Watubun mengatakan, tudingan SBY soal penggunaan alat negara untuk kepentingan politik terlalu berlebihan. Pada era demokrasi dan keterbukaan saat ini sulit bagi aparatur negara untuk bersikap tidak netral.

Hal itu dikatakan Komaruddin dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu (24/6/2018). Dia menanggapi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencurigai netralitas aparat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, pada 27 Juni mendatang. Bahkan, SBY menyatakan siap diciduk apabila pernyataan tersebut membuat pihak lain tidak senang.

“Era politik melodramatik SBY tersebut sudah berakhir dan ketinggalan zaman. Sebab, rakyat sudah tahu ‘politik agar dikasihani’ model SBY tersebut. Publik sudah tahu, bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama menjadi Presiden,” ujar Komaruddin.

Tokoh Indonesia Timur tersebut justru mengingatkan bagaimana ketika Pilpres 2009, SBY membujuk komisioner Komisi Pemilihan Umu (KPU) dengan iming-iming tertentu. Sehingga banyak yang dijadikan pengurus teras partainya, seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati.

Berbalik ke SBY

“Siapa yang di belakang tim alfa, bravo, dan delta yang dibentuk SBY? Warga sipil? Mengapa Antasari, Ketua KPK, dipenjara hanya karena mau mengusut persoalan teknologi informasi pemilu? Siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT 2009? Siapa yang menggunakan intelijen untuk Pilpres 2004 dan 2009?” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap agar SBY tidak menyamakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pemerintahannya. “Kalau kami menggunakan alat negara, kami sudah menang mutlak di pilkada sebelumnya. Kami taat pada aturan main dan percaya bahwa rakyatlah yang menjadi penentu dalam pilkada. Bukan alat negara,” ujarnya.

Dikatakan, serangan SBY ke Jokowi yang semakin tajam membuat dirinya yakin bahwa apa yang dipikirkan dan dikatakan itu bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kritikan yang disampaikan hanya untuk kepentingan partai dan keluarga.

“Ini lebih pada persoalan bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang sampai saat ini masih rendah. Begitu elektabilitas jago yang diusung di pilkada rendah. Tiba-tiba alat-alat negara disalahkan,” tuturnya. (TM-RED)

sumber: beritasatu.com

117 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment