topmetro.news – Partai Demokrat kembali membantah ada mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cawapres Prabowo. Hal ini ditegaskan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, EE Mangindaan.
Namun dia menyampaikan, bahwa Partai Demokrat memang sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra Pilpres 2019. “Kalau koalisinya kan sudah terjadi. Jadi saya kira harus konsisten sajalah. Kan dasarnya visi misi sama,” kata Mangindaan, Jumat (3/8/2018).
Menurut EE Mangindaan, soal cawapres sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo Subianto. Sedangkan soal keinginan PKS dan PAN untuk memajukan nama cawapres, menurut Mangindaan, adalah hak kedua partai itu.
“Kan kita tak menyodorkan, yang lain menyodorkan silahkan, tak ada masalah. Itu demokrasi,” ujarnya.
Dikatakan Mangindaan, Majelis Tinggi Partai Demokrat tidak ada sedikit pun membahas soal Cawapres Prabowo. “Nggak ada. Jadi kita terserah calon presiden. Dengan pertimbangan apa, itu terserah,” imbuhnya.
Realita Prabowo AHY
Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), Sirajuddin Abbas di Jakarta, Kamis (2/8/2018) mengatakan, duet Prabowo-AH adalah yang paling realistits.
Alasannya, AHY memiliki dukungan politik dan logistik kuat. Belum lagi soal elektabilitas yang cukup bagus.
Sementara Prabowo disebut lebih butuh ‘pasokan’ logistik selain figur yang bisa mendongkrak elektabilitas di kalangan muda. Partai Demokrat dikatakan lebih unggul daripada PAN dan PKS soal logistik dan elektabilitas dimaksud.
Dan apabila AHY tidak ditempatkan sebagai cawapres, maka menurut Sirajuddin Abas, bisa saja Partai Demokrat tidak serius memenangkan Prabowo. Hal lain, menurutnya, dalam koalisi itu, Partai Demokrat berada pada posisi memimpin.
Situasi ini, kata dia, membuat posisi PAN dan PKS menjadi serba salah. Menyeberang ke Kubu Jokowi sudah nyaris mustahil, sementara bertahan di Kubu Prabowo hanya menjadi penggembira dan hanya bisa mengupayakan konsesi terbaik untuk mereka.
Untungnya, kata Rajuddin, dengan adanya Ijmak Ulama kemarin, maka PKS bisa menaikkan daya tawar. Sebagaimana diketahui, Ijmak Ulama itu merekomendasikan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri sebagai Cawapres Prabowo dan ini menguntungkan PKS.
BACA JUGA:
Pemilu 2019 Tersulit di Dunia, Koalisi Jokowi Dinilai Lebih Siap
Dibutuhkan untuk Suara
Soal konsesi, kata Abbas, akan ada tarik-menarik kepentingan hingga batas pendaftaran capres/cawapres. Menurut dia, bentuk konsesi itu bisa soal menteri strategis di kabinet.
Apalagi, katanya, meski sudah memenuhi syarat untuk mengajukan capres/cawapres, Gerindra dan Demokrat tetap masih membutuhkan PAN dan PKS. Gunanya untuk menjaring suara.
“PKS dan PAN merepresentasikan segmen pemilih Muslim tertentu. PAN masih terasosasi dengan Muhammadiyah. PKS dapat dukungan dari alumni Aksi 212,” katanya. (TM-RED)
