TOPMETRO.NEWS – Ribuan pengemudi becak bermotor (Betor) tergabung dalam Solidaritas Angkutan Transportasi Umum (SATU) menilai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak peduli terhadap nasib mereka. Karena selama ini anggota DPRD Sumut dianggap tidak pernah membahas terhadap kondisi abang Betor pasca adanya transportasi online.
“Katanya mereka peduli dengan kesejahteraan becak, tapi itu bohong, mereka gak pernah membicarakan nasib kita disini,” teriak Koordinator umum SATU Johan Merdeka di Depan Gedung DPRD Sumut, Senin (20/3).
Menurutnya, saat ini pemerintah seakan tutup mata melihat transportasi online. “Pemerintah jangan tutup mata, jangan hanya memberikan janji-janji manisnya saat kampanye. Kita hanya dijadikan objek. Kita bukan mau ketemu cecenguk di DPRD yang beberapa tahun lalu mereka mendatangi kita saat kampanye,” pintanya sembari mengatakan, para betor juga mengaku diintimidasi oleh aparat agar tidak melakukan aksi demo hari ini.
Mendengar hal ini, Dua orang anggota Komisi A DPRD Sumut Ramses Simbolon dan Hanafiah Harahap bersama Anggota Dewan dari Fraksi PDI-P Baskami Ginting menemui para Abang Betor. Mereka mengajak perwakilan para peserta aksi masuk ke gedung guna menyampaikan tuntutan mereka.
“Ini harus dibicarakan dalam kondisi yang tenang, karena ini rumah bapak/ibu sekalian. Di dalam kita bahas siapa yang kita panggil dan apa yang kita bicarakan, supaya keadilan bisa terwujud. Ajak 15 – 20 orang perwakilan masuk ke dalam untuk membicarakan dan tujuan apa,” kata Ramses Simbolon.
Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah menghentikan dan tutup operasional angkutan umum berbasis online dan taxi gelap, bebaskan 3 rekan mereka ditahan Polsek Medan Baru, berikan kebebasan seluas-luasnya untuk operasional Betor, angkot tanpa adanya larangan masuk ke wilayah atau daerah tertentu.
Kemudian, permudah pengurusan speksi/STNK dan sebagainya terhadap becak bermotor, hentikan diskriminasi terhadap Abang becak, sopir angkot dan rakyat miskin lainnya, berikan jaminan sosial yang layak, jaga kelestarian Betor sudah ada legitimasi dari Wali Kota Medan dan ditetapkan menjadi ikon wisata dan lainnya.
Menanggapi hal ini, Ramses mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat untuk membahas keberadaan transportasi online tersebut. “Kita akan panggil dinas yang berkepentingan terkait hal ini. Buat sistem berkeadilan, itu tuntutan mereka. Fakta yang ada saat ini belum merespons tuntutan mereka ini,”tambahnya.(TM-uck).
