topmetro.news – Figur yang memberhentikan pemutaran Film G30S/PKI sekarang duduk di Tim sukses Prabowo-Sandiaga. Dia adalah Yunus Yosfiah, yang merupakan mantan menteri penerangan.
Oleh karena itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin minta agar polemik Film G30S/PKI jangan dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Seab sangat jelas, bahwa keputusan pemerintah saat itu menghentikan pemutaran film G30S/PKI dibuat Yunus Yosfiah, yang kini duduk di Tim Sukses Prabowo-Sandiaga.
Demikian diungkapkan Direktur Program TKN Jokowi-KH Maruf Amin Aria Bima, Jumat (28/8/2018). Kata Bima, hal itu perlu diperjelas karena belakangan ada kampanye hitam yang disebarkan bahwa Pemerintahan Jokowi berada di balik keputusan penghentian pemutaran Film G30S/PKI.
Kata Bima, Pemerintahan Jokowi hanya mengikuti sikap pemerintahan sebelumnya yang melarang pemutaran Film G30S/PKI. “Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh menteri penerangan saat itu. Dalam hal ini Yunus Yosfiah, seorang brigjen purnawirawan, yang sekarang menjadi penasehat Timses Prabowo,” kata Aria Bima.
Alasan Yunus Yosfiah
Kata Bima, saat itu, Yunus menghentikannya karena dalam film itu, seolah-olah kawasan Halim Perdanakusumah, yang pernah menjadi Markas TNI AU, adalah tempat menyeramkan.
Waktu itu, penghentian diputuskan juga oleh Juwono Sudarsono, saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Para menteri itu menginginkan, pada waktu itu, bahwa hal yang menyangkut masalah sejarah, perlu dilakukan agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
”Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atay Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono,” katanya.
Penghentian itu, lanjut Aria, sama seperti yang dilakukan terhadap Film Serangan Umum 1 Maret yang dianggap terlalu menonjolkan peran Soeharto. Padahal, ada peran besar Sri Sultan Hamengkubowono IX yang tidak ditonjolkan. Hal itu pun juga ditindaklanjuti oleh Menteri Juwono Sudarsono.
Dilanjutkan Aria Bima, sangat tidak mendidik bila saat ini dibangun sebuah kampanye hitam yang menyudutkan bahwa seolah penghentian ini dilakukan Pemerintahan Jokowi. “Dan dikapitalisasi seolah-olah Pak Jokowi tidak setuju pemutaran Film G30S itu. Ini suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik dan itu tidak benar,” kata Aria Bima.
“Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton dan membuat film yang sama supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film. Termasuk film Serangan Umum 1 Maret,” kata Aria Bima. (TMN)
sumber: berita satu
